Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Foto: ANT/Aditya Pradana Putra
Calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (11/9/2019). Foto: ANT/Aditya Pradana Putra

Capim KPK Lili Kurang Sreg Ada Dewan Pengawas

Nasional revisi uu kpk
Arga sumantri • 11 September 2019 18:06
Jakarta: Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar kurang sreg dengan rencana pembentukan dewan pengawas Lembaga Antirasuah. Hal ini merespons wacana Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
"Kalau dewan pengawas, saya tidak setuju kalau berhubungan dengan teknis," kata Lili dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
 
Lili menilai dewan pengawas terlalu masuk dalam hal teknis penanganan korupsi. Ia lebih setuju lembaga dimaksud bersifat mitra yang menguatkan KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya pikir sebagai lembaga yang memberikan pemicu lembaga lain supaya jadi profesional soal bermitra soal koordinasi, memberikan semacam pendampingan dan penguatan. Itu lebih diutamakan juga," ujarnya.
 
Eks Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK) itu sepakat bila KPK diberikan kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Kewenangan itu dinilai bisa memberikan asas kepastian hukum.
 
"Karena ini juga tidak menutup kalau ada bukti lain itu bisa dibuka kembali (status tersangka)," ujar dia.
 
Lili merupakan capim KPK kedua yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III hari ini. Lili satu-satunya capim KPK perempuan.
 
DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu poin yang disoroti publik ialah pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR.
 
Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama Satya Langkun menilai dewan pengawas KPK tak perlu. Tama meyebut selama ini pengawasan internal sudah berjalan.
 
Dia menyebut pengawasan internal KPK sudah baik. Masyarakat bersama pegawai KPK bisa melaporkan pimpinan ke pengadilan terkait rotasi pegawai KPK.
 
Komisi III DPR menilai pembentukan dewan pengawas sudah tepat. Pasalnya Lembaga Antirasuah selama ini tidak memiliki pengawas sebagai penegak hukum.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif