Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.
Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy.

Polisi Diminta Membuktikan Kepemilikan Senjata Ilegal Kivlan

Nasional kasus makar
Siti Yona Hukmana • 14 Juni 2019 21:10
Jakarta: Kuasa Hukum Kivlan Zen, Muhammad Yuntri meminta kepolisian membeberkan bukti-bukti pembelian senjata api ilegal. Menurut dia, kliennya tak bisa dituding memiliki senjata ilegal tanpa bukti yang kuat.
 
"Kalau ada pembelian senjata berarti ada transaski,mana uangnya,mana barangnya,mana bukti kuitansi. Polisi harus buktikan itu," kata Yuntri di Polda Metro Jaya, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Baca Juga:Kivlan Zen Diperiksa Soal Senjata Api

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jika tak bisa membuktikan, ia menyebut tudingan itu sangat subjektif. Sebab sepengetahuan Yuntri, kliennya jadi tersangka karena pengembangan kasus anak buahnya Iwan Kurniawan (IK) alias Helmi Kurniawan (HK).
 
Secara teknis, kata dia, Kivlan bukan pemilik. Sehingga polisi diminta untuk melakukan gelar perkara bersama tim kuasa hukum. Hal ini diperlukan untuk menguji dan mengukur kasus tersebut.
 
"Kan kita uji terbuka dong, jangan sampai berdasarkan subjektif polisi," ujar Yuntri.
 
Ia menegaskan, polisi bisa melanggar hukum jika tidak membeberkan bukti dan menggelar perkara secara terbuka. Dengan demikian, aparat penegak hukum itu bisa diartikan telah menafsirkan pidana.
 
"Polisi tidak boleh menafsirkan hukum. Polisi itu hanya menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang ada. Kewenangannya ada pada KUHAP," ujar dia.
 
Kivlan ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 29 Mei 2019. Ia ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, Jakarta Selatan.
 
Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan makar di Bareskrim Polri. Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang diduga menunggangi aksi demonstrasi penolakan hasil pemilu pada Selasa, 21-Rabu, 22 Mei 2019 lalu.
 
Enam orang itu yakni IK alias HK, AZ, IR, TJ, AD, dan AF. Dari kelompok tersebut, kepolisian menyita empat senjata api ilegal. Dua senjata api diantaranya rakitan.
 
Dalam pembelian senjata api itu, Mayjen (Purn) Kivlan Zen diduga menerima uang dari politikus PPP Habil Marati sebesar SGD15 ribu atau setara Rp150 juta.
 
Merujuk laporan Tempo, Kivlan memberikan uang itu kepada anak buahnya, Iwan Kurniawan (IK) alias Helmi Kurniawan (HK) untuk membeli senjata laras panjang dan pendek. Senjata itu disebut untuk menembak mati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif