Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Juven Martua Sitompul/Medcom.id
Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, usai diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Juven Martua Sitompul/Medcom.id

Bupati Meranti Dicecar Aliran Suap DAK ke Bowo

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 11 Juli 2019 19:33
Jakarta: Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso.
 
Ini merupakan pemeriksaan ulang setelah Irwan mangkir dalam pemeriksaan pada Selasa, 9 Juli 2019. Dalam pemeriksaan itu, Irwan dicecar soal dugaan aliran suap yang berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK). Sumber suap Bowo salah satunya diduga berasal dari pengurusan DAK.
 
"Sudah menjawab semua informasi yang dibutuhkan penyidik dan saya sudah menyerahkan dokumen (DAK) yang diperlukan," kata Irwan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Irwan banyak berkelit saat disinggung proses pengajuan DAK Kepulauan Meranti. Irwan mengaku saat itu tengah menjalani masa kampanye pemilihan bupati.
 
"Saya enggak tau, waktu itu sih saya sedang tidak menjabat bupati, jadi waktu itu saya sudah habis masa jabatan, saya lagi kampanye waktu itu makanya akhirnya saya enggak tahu kalau soal itu," ujarnya.
 
Dalam mengusut dugaan aliran suap DAK ini, penyidik pernah memeriksa Anggota Komisi VII DPR Muhamad Nasir. Bahkan, tim KPK telah menggeledah ruang kerja adik dari Bendum Partai Demokrat M Nazaruddin di parlemen.
 
Irwan mengamini mengenal Nasir secara pribadi. Namun, dia menampik pernah berkomunikasi dengan Nasir terkait pengurusan DAK tersebut.
 
"Oh iya kalau itu (Muhamad Nasir) kenal, sama-sama dari Riau," pungkasnya.
 
Bowo bersama pejabat PT Inersia, Indung, dan marketing manager Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Asty Winasti, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerja sama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima, sedangkan Asty pemberi suap.
 
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK senilai Rp221 juta dan USD85.130.
 
Dari Bowo penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih.
 
Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan, Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif