Sejumlah orang menuntut keadilan hukum bagi korban KDRT di Pengadilan Negeri Bantul, Kamis, 17 Oktober 2019. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Sejumlah orang menuntut keadilan hukum bagi korban KDRT di Pengadilan Negeri Bantul, Kamis, 17 Oktober 2019. Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Rifka Annisa Desak Pengadilan Hukum Berat Pelaku KDRT

Nasional kekerasan dalam rumah tangga
Ahmad Mustaqim • 17 Oktober 2019 17:45
Bantul: Rifka Annisa Women Crisis Centre, organisasi yang konsen di isu perempuan, mendesak penegak hukum memberi hukuman berat kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Iskandarsah. Kasus KDRT yang dilakukan Iskandarsah terhadap MP, saat ini berstatus mantan istrinya, telah memasuki babak akhir persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.
 
Divisi Humas, Internal, dan Kehumasan Rifka Annisa Woman Crisis Centre, Niken Anggrek Wulan mengatakan pihaknya ikut mendampingi dan memberikan dukungan moril bagi korban selama proses hukum berjalan. Pihaknya bersama Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY), menggelar aksi hari ini, dengan tuntutan meminta hakim Pengadilan Negeri Bantul memutus adil kasus itu.
 
"Vonis berat harapannya menjadi pembelajaran di masyarakat. Selama ini perempuan paling banyak terkendala (saat tertimpa kasus), seperti ketakutan melapor hingga tekanan psikologis. Stigma jika pisah dengan suami lebih besar diterima perempuan," kata Niken di Pengadilan Negeri Bantul pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Niken menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta terbilang tinggi. Berdasarkan catatan atau laporan yang masuk ke organisasi tersebut, ada 261 kasus terhitung Januari-September 2019. Sebanyak 60-70 kasus merupakan kekerasan terhadap istri.
 
"Kekerasannya meliputi bentuk fisik, psikis, hingga penelantaran. Proses hukum perdata ada 67 kasus, dan 36 kasus masuk pidana," jelas Niken.
 
Niken berjanji akan memantau proses peradilan itu. Ia berharap korban bisa memperoleh keadilan. Proses hukum kasus tersebut masih berjalan Pengadilan Negeri Bantul. Namun pelaku berpotensi dihukum ringan. Tindak kekerasan itu berdampak pada luka fisik maupun psikologis.
 
Kasus tersebut telah memasuki putusan di Pengadilan Negeri Bantul. Sidang dengan agenda putusan tersebut dilakukan tertutup untuk umum, Kamis, 17 Oktober 2019.
 
Akan tetapi sidang dipimpin hakim ketua Sri Wijayanti Tanjung, serta dua hakim anggota Laily Fitria Titin Anugerahwati dan Cahya Imawati memutuskan untuk ditunda. Pembacaan putusan diagendakan pada Rabu pekan depan.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif