Ilustrasi suasana di Jalan Malioboro. Yogyakarta. Foto: MI/Ardi Teristi Hardi
Ilustrasi suasana di Jalan Malioboro. Yogyakarta. Foto: MI/Ardi Teristi Hardi

KTP Tak Berdampak Perubahan Nomenklatur di DIY

Nasional yogyakarta
Patricia Vicka • 03 Desember 2019 16:05
Yogyakarta: Pemerintah DIY mengubah penamaan jabatan dan kelembagaan dalam pemerintahan (nomenklatur) setingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Namun perubahan tidak diikuti dengan nomenklatur dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 
"KTP masih pakai nomenklatur lama. tapi penulisan dokumen dalam urusan administrasi di lingkup desa dan kecamatan akan berubah perlahan," tegas Paniradya Pati Paniradya (Bagian urusan Keistimewaan) Setda DIY, Beny Suharsono, di kantor Gubernur DIY, pada Senin, 2 Desember 2019.
 
Dia menerangkan dalam penulisan surat-menyurat, nama kelembagaan dan jabatan mengikuti nomenklatur baru yang ditetapkan Pemda DIY. Perubahan nama nomenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ kota dan Kalurahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk tingkat kabupaten, nama kecamatan berubah menjadi kapanewon. Jabatan camat menjadi panewu. Kemudian desa berubah menjadi kalurahan, kepada desa menjadi lurah," bebernya.
 
KTP Tak Berdampak Perubahan Nomenklatur di DIY
Perubahan nomenklatur kelembagaan di DIY. (DOK: Pemda DIY)
 
Khusus untuk Kota Yogyakarta, (nama) kelembagaan kecamatan berubah menjadi kemantren. Camat berubah nama menjadi mantri pamong praja.
 
Benny menegaskan walau berubah nama, kelembagaan desa tetap berbeda dengan Kelurahan. Kepala Desa tetap akan dipilih oleh masyarakat desa.
 
"Desa menjadi bernama kalurahan. Tapi beda (levelnya) dengan kelurahan. Desa itu otonom, kepala desa dipilih secara demokratis dan bisa membuat peraturan desa," jelasnya.
 
KTP Tak Berdampak Perubahan Nomenklatur di DIY
Perubahan nomenklatur kelembagaan di DIY. (DOK: Pemda DIY)
 
Dia berharap perubahan nama nomenklatur dapat mempermudah dan memberi keleluasaan pemerintah desa membuat peraturan desa. Perubahan dimulai dari dokumentasi surat menyurat, diharap sekaligus memperkenalkan nama baru ke masyarakat.
 
"Perubahan nama mulai diterapkan perlahan sejak akhir 2019," ucapnya.
 
Dia mengungap pihaknya masih menyosialisasikan perihal perubahan nomenklatur ke masyarakat, pemerintah pusat, dan lembaga lainnya. Pihaknya menargetkan perubahan nomenklatur bisa diterapkan di seluruh DIY pada akhir 2020.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif