Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amaluddin
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amaluddin

Khofifah Minta Kepala Daerah Malang Raya Kebut Aturan PSBB

Nasional Virus Korona
Amaluddin • 11 Mei 2020 20:03
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, segera menyelesaikan Perbup dan Perwali sebagai aturan teknis penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perbup dan Perwali itu harus mengacu pada Pergub Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.
 
"Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan keluar besok. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Senin, 11 Mei 2020.
 
Khofifah mengaku telah meminta Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono untuk memimpin rapat, bersama jajaran Forkopimda Malang Raya untuk penyusunan Perbup dan Perwali. Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut dibahas sejumlah rencana aturan teknis PSBB Malang Raya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penerapan PSBB di kawasan Surabaya Raya diharapkan menjadi contoh untuk bisa diterapkan lebih baik di Malang Raya. "Satu hal yang harus kita lakukan dalam penyiapan PSBB di Malang Raya adalah tentang pengaturan check point, tempat kerumunan, pasar, fasilitas umum, dan pembatasan pergerakan manusianya, itu harus diperhatikan," kata Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono.
 
Termasuk pengaturan pasar tradisional yangrawan terjadi penyebaran covid-19. Dalam Perbup dan Perwali yang kini sedang disusun, kata Heru, harus ada aturan yang tegas sistem physical distancing.
 
Aturan teknis semisalpembatasan lapak di pasar tradisional. Lapak diatur dengan sistem ganjil dan genap, maupun ada rekayasa pemindahan pasar tradisional, ke tempat yang lebih luas atau bahkan di jalan raya.
 
"Sebab sesuai dengan arahan dari Gugus Tugas Pusat, bahwa pasar tradisional supaya tidak ada penutupan, agar kegiatan ekonomi bisa terus berjalan. Namun yang harus ditekankan adalah tetap diterapkan physical distancing," ujar Heru.
 
Tidak hanya itu, dalam rapat koordinasi terkait penyiapan PSBB di kawasan Malang Raya ini, juga dibahas tentang penyiapan titik-titik dapur umum. Dan juga penyiapan bansos dari Pemprov bagi mereka yang terdampak covid-19.
 
"Jika penetapan PSBB di kawasan Malang Raya sudah diterbitkan oleh Menkes, maka sistemnya juga akan dilakukan tahapan sosialisasi, kemudian tahapan sosialisasu, imbauan dan teguran, serta tahap teguran dan penindakan," jelas Heru.
 

(WHS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif