ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Gaji Perangkat Desa di Sulut Diambil dari ADD

Nasional dana desa
Mulyadi Pontororing • 17 Januari 2019 17:47
Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan pembayaran gaji perangkat desa diambil dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
 
Kepala Seksi Fasilitasi dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut, Janny Dawiang, menjelaskan anggaran ADD diambil dari 10 persen APDB masing-masing kabupaten/kota.
 
"Sehingga setiap kabupaten/kota itu berbeda-beda anggaran. Seperti di Kota Kotamogu di sana ada 15 desa dengan ADD per desa menyentuh Rp2 miliar lebih sehingga kemungkinan besar untuk gaji perangkat desa lebih besar dari daerah lain. Nah itu tidak bisa diikuti daerah yang mendapat ADD yang lebih kecil," kata Janny, di Manado, Kamis, 17 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perbedaan anggaran ADD itu, membuat pembayaran gaji aparatur desa juga tak sama di setiap daerah. Meski mengacu pada rumusan aturan yang sama. Dia menegaskan, pembayaran gaji aparatur desa tidak bisa diambil dari dana desa, sebab dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa.
 
"Ada rumusan yang sama setiap daerah untuk menghitung gaji perangkat desa. Namun, meski rumusan sama, yakni mengacu pada PP 47 2015, namun gajinya akan beda karena nilai APBDnya tadi yang beda setiap daerah," terangnya.
 
ADD sendiri, lanjut Janny, selain digunakan untuk pembayaran gaji perangkat, juga digunakan untuk kepentingan desa lainnya. Seperti, pemelirahaan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, pembinaan organisasi masyarakat, pembinaan organisasi adat dan beberapa lainnya," terangnya.
 
Pemprov sendiri, imbuhnya, hannya berfungsi sebagai pengawas dan pembina untuk daerah-daerah yang terdapat ADD.
 
"Jadi kita hanya memberikan penyuluhan dan pembinaan juga pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang dipakai agar tidak menyalahi aturan," ujarnya.
 
Di sisi lain, Janny mengungkapkan, peenyataan Presiden Joko Widodo terkait penaikan gaji aparatur desa, kemungkinan akan diikuti dengan kenaikan anggaran yang diterima kabupaten/kota.
 
"Pemerintah pusat sebenarnya sudah jauh-jauh hari membahas penghasilan tetap aparatur desa bersama DPR. Itu sejak April 2018 lalu. Jadi kalau ini diberlakukan kemungkinan anggaran per kabupaten/kota juga akan naik," terangnya.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif