Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Willy Aditya. Medcom.id/Arga Sumantri
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Willy Aditya. Medcom.id/Arga Sumantri

Penggugat Jabatan Ex-officio BP Batam Tidak Hargai Presiden

Nasional pembangunan perdagangan ri infrastruktur ekonomi daerah
Medcom • 12 Mei 2021 05:36
Jakarta: Politisi Partai NasDem, Willy Aditya, turut menyoroti polemik pencabutan jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam. Baginya usulan tersebut sebagai tindakan yang tidak menghargai Presiden Joko Widodo.
 
"Ya, gimana tidak, belum lagi dua tahun berjalan, sudah digugat sedemikian rupa. Padahal ini terobosan dari Pak Jokowi di kawasan Batam," kata Willy di Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.
 
Baca: Gugatan Soal Jabatan Ex-officio Wako Batam Disebut Aneh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjelaskan upaya penyatuan kepentingan ini sudah berlangsung lama dan penuh lika-liku. Namun ketika Jokowi mampu melakukannya, malah digugat dan disebut macam-macam.
 
Willy menyebut sikap tersebut sebagai sikap yang tidak patut dan kental sekali kepentingan politik di balik usulan ketimbang alasan-alasan yang berdasar.
 
Alasannya menurut Willy cukup banyak. Pertama penyatuan ini belum genap dua tahun. Kedua Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi kinerja BP Batam.
 
"Bagaimana mungkin penyatuan jabatan yang belum genap berusia dua tahun dan selama satu tahun ini Indonesia bergelut dengan pandemi, digugat dan disebut belum memiliki dampak apa-apa? Bagi saya ini ga make sense," jelasnya.
 
Ketiga penyatuan jabatan ini adalah transisi menuju terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada 2024 nanti yang melibatkan Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah melalui PP No. 41 Tahun 2021 sudah menetapkan ini. Oleh karena itu tidak berdasar jika ada usulan agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam ini dicabut.
 
"Apa kalau dicabut langsung selesai juga persoalan? Kan tidak! Lebih ruwet, iya," ungkapnya.
 
Keempat Willy mengatakan jika disebut belum ada aturan turunan menuju penggabungan ketiga kawasan KPBPB maka solusinya bukan pencabutan jabatan ex-officio. Sebab penyatuan adalah satu hal dan aturan turunan adalah hal lain.
 
Kelima akibat covid-19 ekonomi di Kepri mengalami perlambatan. Bagi Willy, solusinya bukanlah mencabut jabatan ex-officio. Hal semacam itu adalah bentuk kesalahan berpikir. Ketimbang mengusulkan dicabutnya jabatan ex-officio akan lebih bagus jika kinerja BP Batam didukung sesuai peran masing-masing.
 
Keenam penyatuan dualisme kepentingan di Batam adalah perjuangan panjang. Oleh karena itu menurutnya jangan korbankan hasil perjuangan panjang ini dengan cara berpikir yang picik dan simplistis seolah-olah jika dicabut maka akan selesai persoalan yang ada.
 
Ketujuh DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang selevel. Menjadi aneh ketika DPRD Kepri meributkan urusan yang terkait Pemkot Batam dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 
"Buat saya ini janggal dan aneh," ujarnya.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif