ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Pemkot Surabaya Ogah PSBB

Nasional Virus Korona pandemi covid-19 vaksin covid-19
Amaluddin • 06 Januari 2021 16:03
Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum berminat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, Pemkot masih mampu mengendalikan kasus covid-19 di Kota Surabaya, Jawa Timur.
 
"Jadi sampai saat ini Pemkot Surabaya masih berupaya tidak menerapkan PSBB, karena melihat dari tren juga sampai saat ini masih terkendali, walau akhir tahun karena kejenuhan warga sehingga melonggarkan protokol kesehatan," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2020.
 
Febri mengaku, Pemkot Surabaya hingga kini belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat (Mendagri), terkait pengumuman diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) se-Jawa dan Bali.
 
"Pemkot Surabaya belum menerima tembusan dari pusat. Namun kita akan rapatkan dengan tim Satgas (Covid-19) dan juga stakeholder," ujarnya.
 
Febri mengatakan, setelah pemberlakuan PSBB jilid III beberapa waktu lalu, pengendalian covid-19 di Surabaya sudah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pengetatan protokol kesehatan di berbagai tempat, pengawasan protokol kesehatan dengan menerjunkan tim swab hunter, sosialisasi dengan New Man, penerapan work from home dan lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Gubernur NTT Berencana Beli Vaksin Covid-19 Sendiri
 
"Namun kita tidak berputus asa, tidak patah semangat. Sehingga mengeluarkan Perwali baru dengan sanksi denda sekarang, ada sanksi administrasi dan denda yang masuk ke Kasda (kas daerah)," kata Febri.
 
Pemerintah pusat kembali menerapkan PSBB untuk menekan penularan covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, dan berlaku mulai 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
 
"Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Rabu 6 Januari 2020.
 
Airlangga mengatakan, pemerintah melihat data perkembangan penanganan covid-19, seperti zona risiko penularan virus korona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif