Ilustrasi--Kendaraan terjebak macet di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
Ilustrasi--Kendaraan terjebak macet di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. (Foto: MI/Bary Fathahillah)

BPTJ Dukung Konsep Monorel di Depok

Nasional monorel kemacetan
Octavianus Dwi Sutrisno • 04 Februari 2020 08:22
Depok: Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan siap mendukung rencana Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, membangun sistem transportasi massal berbasis rel atau monorel.
 
Kepala Humas BPTJ, Budi Rahardjo, mengatakan, Pemkot Depok telah mengajukan konsep tersebut kepada pihaknya. Namun ia menilai transportasi berbasis rel tak mesti monorel.
 
"Sudah diajukan (Wali Kota Depok) untuk mengetahui apakah bisa direalisasikan. Kami nyatakan bisa saja diajukan dalam program strategis nasional," ujarnya, Senin, 3 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Budi, mimpi Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad membangun monorel bisa direalisasikan asalkan ditangani sendiri. Pemkot Depok bertindak sebagai penanggung jawab proyek sedangkan anggaran bisa meminta dukungan dari swasta.
 
"Kalau mengusulkan dari pemerintah tidak mungkin, karena menelan banyak anggaran. Kalau bisa ditawarkan kepada swasta, tentu akan sangat bermanfaat dan memberikan banyak keuntungan," bebernya.
 
Lebih lanjut, kata Budi, pembicaraan konsep transportasi dengan Pemkot Depok baru sebatas konsultasi. Realisasi monorel perlu melewati tahapan panjang salah satunya uji Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 
"Sekarang kita masih tunggu keputusan Pemkot Depok. Untuk penanggung jawab proyek kerja sama penanggung jawabnya kami selaku BPTJ, tapi karena merujuk pada Rencana Induk Transportasi Jakarta Tangerang Bogor Bekasi (RIJT) ini merupakan kewenangan Kota Depok. Ini yang sedang kita tunggu prosesnya," tegasnya.
 
Budi menilai transportasi berbasis rel memang konsep ideal mengurai kemacetan di Kota Depok. Namun hal itu harus dibarengi dengan kemampuan finansial.
 
"Artinya angkutan umum massal itu tidak hanya berbasis rel harus dipadukan secara proporsional," pungkasnya.
 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif