NEWSTICKER
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Medcom.id/Amaluddin)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Medcom.id/Amaluddin)

Dewan Sebut OPD Jatim Tertutup Selama Setahun

Nasional pemerintah daerah
Amaluddin • 18 Februari 2020 11:24
Surabaya: Satu tahun Pemerintahan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakilnya Emil Elistianto Dardak disorot anggota DPRD Jatim. Salah satunya terkait transparansi anak buah Khofifah-Emil, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim menyangkut keterbukaan program dan anggaran.
 
"Kita tahu bahwa legislatif memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksektif (Pemprov Jatim). Tapi kalau eksekutif tidak teransparan, bagaimana legislatif bisa mengawasinya," kata anggota DPRD Jatim, Ahmad Athoillah, di Surabaya, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Athoillah menjelaskan salah satu bukti adalah sembilan OPD Jatim mitra kerja Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim, menutup rapat ketika dimintai data terkait anggaran setiap program kerjanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Kehutanan (Distan), Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop), Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan Biro Administrasi Perekonomian (Biro AP).
 
"Misalnya program Khofifah-Emil terkait One Pesantren One Product (OPOP). Sudah sejauh mana progresnya, berapa anggarannya, berapa pondok yang telah merealisasikan, pendampingannya seperti apa dan lainnya. Sejauh ini tidak jelas, karena Dinkop Jatim hanya menggelar pameran-pameran yang diikuti sejumlah pondok, yang telah sukses sebelum ada OPOP," jelas Athoillah.
 
Athoillah menjelaskan tindakannya sebagai wakil rakyat wajib melakukan fungsi pengawasan agar pemerintahan tetap dalam koridor menyejahterakan masyarakat Jatim. Menurut Athoillah hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan legislatif terhadap eksekutif.
 
"Sikap tertutupnya OPD-OPD di Pemprov Jatim ini, bukti bahwa jargon CETTAR (Cepat, Effektif, Efisien, Tanggap dan Transparan) yang diusung Gubernur Khofifah-Emil, hanya isapan jempol semata," pungkas Athoillah.
 
Senada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subiati, menyebut masih ada OPD Jatim tertutup kinerjanya terkait program dan anggarannya. Namun ada juga OPD yang kinerjanya sudah kelihatan bagus dan terbuka terhadap legislatif.
 
"Kami melihat beberapa memang OPD sudah bagus kinerjanya. Tapi, ada yang keterbukaannya kurang maksimal. Baik itu keterbukaan dalam anggaran OPD dan programnya," kata Sri.
 
Ada lima OPD Jatim mitra kerja Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Jatim, yaitu Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Biro Kesra. Dari lima OPD itu, Sri menilai kinerja Dinas Pendidikan Pemprov Jatim perlu dievaluasi, khususnya program layanan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas).
 
Kemudian masalah pemangkasan 50 persen kuota pupuk subsidi bagi petani Jatim oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Harusnya kata Sri, Dinas terkait lebih responsif dan antisipatif sebelum diusulkan ke Kementan.
 
"Jangan sudah diusulkan lalu mendapat protes petani di daerah, kemudian protes ke pemerintah pusat. Sama halnya ini melempar tanggungjawab," pungkas Sri.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif