Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kanan) dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Medcom.id/ANDI AAN PRANATA
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (kanan) dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Medcom.id/ANDI AAN PRANATA

Gubernur Sulsel: Hak Angket Harus Dihormati

Nasional pemerintah daerah
Muhammad Syawaluddin • 07 Juli 2019 18:16
Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menanggapi terkait hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin menilai, hak angket merupakan hak dari legislatif.
 
"Hak angket itu harus kita hormati, itu hak yang dimiliki oleh DPR. Hari ini pun saya dipecat siap. Kalau rakyat sudah tidak mau, saya siap berhenti," kata Nurdin saat dikonfirmasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 7 Juli 2019.
 
Mantan Bupati Kabupaten Bantaeng dua periode itu mengatakan, siap jika DPRD Sulawesi Selatan memanggil dirinya untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) hak angket tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tinggal kita sama-sama menjalani itu dan tentu kita harus koperatif apa yang menjadi dugaan DPR kepada Pemprov. Apakah bisa dibuktikan. Itukan tercantum dalam proses," katanya.
 
Namun menurutnya dalam proses hak angket gubernur tidak mutlak akan dipanggil oleh Pansus hak angket. Lantaran, gubernur baru bisa dipanggil bila ditemukan indikasi mengarah ke orang nomor satu di Sulsel.
 
"Hak angket itu kan tidak mutlak gubernur dipanggil ya, harus panggil dulu semua. Kalau memang ada indikasi ke gubernur baru gubernur dipanggil," jelasnya.
 
Dirinya mengaku tidak menyiapkan apapun untuk menghadapi panggilan oleh tim pansus. Pihaknya juga selama ini tenang-tenang saja menanggapi hak anget yang digaungkan legislatif.
 
"Apa yang perlu dipersiapkan, kalau saya tidak pernah merekayasa sesuatu maka saya enak saja, saya nyenyak tidur kok, karena saya tahu apa yang saya kerjakan," tegasnya.
 
Sebelumnya, DPRD Sulawesi Selatan membuat hak angket terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Anggota DPRD menilai hak angket diajukan lantaran ada beberapa persoalan yang ditimbulkan, akibat adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 
DPRD akan fokus pada lima hal dalam hak angket tersebut. Pertama, seputar kontroversi surat keputusan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tentang pelantikan 193 pejabat.
 
Pelantikan diduga merupakan buntut dualisme kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur. Akibatnya, Wagub diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), sedangkan pelantikan dibatalkan.
 
Kedua, inisiator juga menyinggung dugaan pelanggaran soal manajemen PNS dalam lingkup Pemprov Sulsel. Anggota dewan menduga ada praktek kolusi, nepotisme, dan pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.
 
Poin ketiga, dugaan KKN dalam penempatan untuk pejabat tertentu. Sebab ditemukan banyak calon pejabat yang belum menemuhi persyaratan pangkat. Sedangkan di poin keempat, disinggung pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama tanpa mengindahkan prosedur dan mekanisme sesuai perundang-undangan.
 
Poin ke lima materi hak angket, legislator menyebut serapan anggaran APBD Provinsi Sulsel tahun 2019 masih sangat rendah. Berbagai masalah dianggap tidak cukup diselesaikan melalui hak bertanya atau interpelasi.
 
Bahkan, Pansus hak angket DPRD Sulsel, telah mencatat ada sebanyak 30 orang yang akan dipanggil untuk membuktikan dugaan mereka atas lima poin yang menjadi fokus dan dianggap akibat dari dualisme kepemimpinan itu.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif