Gubernur NTT Viktor Laiskodat
Gubernur NTT Viktor Laiskodat

Tekan Kemiskinan, Gubernur NTT Larang Warganya Punya Anak Banyak

Nasional kemiskinan
Media Indonesia.com • 26 Juni 2020 17:27
Ngada: Gubernur NTT Viktor Laiskodat meminta bupati dan kepala desa untuk bisa mengendalikan tingkat kelahiran yang berlebihan bagi penduduk miskin. Hal tersebut terungkap saat tatap muka bersama dengan bupati dan masyarakat di kecamatan Riung, kabupaten Ngada, NTT.
 
Viktor melihat NTT masih menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia akibat kebodohan dan kemalasan yang telah menahun, serta tingginya kelahiran anak di keluarga-keluarga miskin.
 
Menurut data Viktor Laiskodat, banyak orang miskin di NTT dalam satu rumah tangga memiliki minimal 4 orang anak yang membuat provinsi dengan peringkat 3 termiskinan di Indonesia terus miskin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita NTT masih jadi provinsi ketiga termiskin. Orang miskin di NTT hobi melahirkan. Kita punya data kemiskinan satu rumah itu minimal ada empat anak," ungkap Viktor.
 
Untuk itu Viktor meminta seluruh bupati agar memprioritaskan pengendalian kelahiran pada tingkat orang miskin agar angka kemiskinan bisa diturunkan di NTT.
 
"Saya minta hanya satu saja tidak usah pikir yang lain, orang miskin tidak boleh hamil lagi pasti turun dari 20 persen jadi 17 persen hari ini. Camat lurah kepala desa jaga dia orang miskin tidak boleh hamil," pintanya.
 
Baca juga:Tak Pakai Masker, Warga Surabaya Bakal Dihukum Melayani ODGJ
 
Kemudian Viktor juga menyoroti soal anak yang lahir atau akan lahir secara tidak sah karena perkawinan yang tidak disetujui akibat alasan adat sehingga anak menjadi terlantar hingga harus dititipkan pada orang tua dan keluarga lain.
 
Bagi Viktor faktor risiko menjadi tinggi, bila kedua pasangan mencoba untuk menggugurkan kandungan namun tidak berhasil maka akan melahirkan anak yang dalam kondisi stunting atau tidak sehat.
 
"Kalau miskin sehat baik, karena hamil takut orang tua lalu pergi di tim doa, dukun, gugur syukur, tidak gugur keluarlah anak yang tidak sehat," katanya.
 
Viktor meminta bupati bisa menerbitkan semacam surat edaran agar setiap kepala desa berperan aktif langsung turun ke tiap rumah mengetahui dan mendata jumlah ibu hamil dari keluarga miskin agar bisa diintervensi oleh pemerintah yang kelak bila anak terlahir tidak dalam kondisi stunting. Viktor juga menekankan penggunaan alat kontrasepsi agar bisa mengendalikan angka kelahiran di tingkat orang miskin.
 
"Buat (hubungan intim), sudah miskin, sudah tiga anak, tambah lagi satu, hidup terima bantuan, tapi tambah lagi. Ini harus kita kendalikan. Tolong kendalikan pertumbuhan penduduk khusus orang miskin, bagaimana caranya orang miskin, mau bikin (hubungan badan), tapi jangan ada hasil, tolong konsultasikan dengan tenaga medis," tegasnya.
 
Viktor juga meminta agar para kepala desa harus mendeteksi pasangan muda yang berhubungan hingga melahirkan anak namun tidak disetujui karena alasan adat istiadat. Karena menurutnya, negara tidak bisa memberikan bantuan kalau secara administrasi pasangan tersebut tidak sah.
 
"Puskesmas pembantu atau posyandu menjadi one stop service Ibu-ibu kalau ke posyandu bawa bapak dan anak. Timbang berat badan, periksa, terlambat, atau tidak. Dengarnya lucu tapi perkara besar, cek tiap rumah. Kalau hamil tidak mampu,negara atau pemerintah harus intervensi sehingga pas anak lahir tidak terjadi stunting,"katanya.
 
Viktor meyakini, kalau angka kelahiran di tingkat orang miskin bisa dikendalikan sesuai arahannya, niscaya 2027 angka kemiskinan bisa sekitar 6-8 persen.
 
"Ini kalau bisa kita kendalikan, (tahun) 2027, angka kemiskinan 6-8 persen," ujarnya.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif