Ilustrasi. MI
Ilustrasi. MI

KPK Sarankan Inspektorat Diperintah Langsung Presiden

Nasional pemerintah daerah
Ahmad Mustaqim • 18 Juli 2019 17:45
Yogyakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah memosisikan inspektorat langsung di bawah kendali presiden. Sebagai pengawas internal pemerintah, inspektorat tak ideal jika berada di bawah dan bahkan dibentuk kepala daerah.
 
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah harus diperkuat. Menurut dia, kondisi pengawas internal pemerintah saat ini sangat memprihatinkan.
 
"Biasanya orang buangan, anggarannya tak cukup. Lalu tak bisa melakukan check and balance," kata Agus di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Inspektorat saat ini diangkat langsung kepala daerah. Alhasil, akan mengalami rasa sungkan saat melakukan pengawasan.
 
"Di Amerika, inspektorat langsung di bawah presiden. Kami sudah mengusulkan itu ke pemerintah. Mudah-mudahan ada PP yang mengatur inspektorat di kabupaten dan provinsi," kata dia.
 
Agus juga menjelaskan, harapan perbaikan sistem pengawasan itu juga bisa bisa berimplikasi pada sistem pemerintahan yang baik. Salah satu pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan.
 
Rencana presiden menggunakan sistem perencanaan sistem elektronik (e-planning) dan penganggaran sistem elektronik (e-budgeting) belum terwujud selama hampir lima tahun. Padahal, kata dia, rakyat perlu mengetahui apa saja yang sudah dibelanjakan pemerintah.
 
"Kita bisa mengunduh anggaran (pemererintah) Amerika. Misal, tank-nya yang dibelanja apa, pelurunya apa. Personel sudah tergambar, sersan jadi letnan berapa, karena berkaitan gaji. Semua, kolonel ke Brigjen berapa. Lengkap dan detail," ujarnya.
 
Ia menyatakan tak mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak boleh melihat hanya satuan tiga atau proyek. Menurut dia, DPR seharusnya membahas detail dengan rincian yang diketahui publik.
 
"Terus ada pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan swasta, mahal tinggi enggak keberatan. Yang penting waktu, kepastian. Pelayanan terpadu untuk perizinan harus betul-betul ada informasi, meja berapa yang harus dilalui. Kepastian melewati setiap meja berapa lama," tuturnya.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif