Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian melantik Al Muktabar sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Banten.
Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian melantik Al Muktabar sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Banten.

Pj Gubernur Al Muktabar Lantik Pj Sekda Banten

Hendrik Simorangkir • 24 Mei 2022 18:37
Tangerang: Muhammad Trenggono resmi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Trenggono yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Keuangan itu dilantik oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
 
Acara pelantikan Pj Sekda digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang. Pelantikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821: /Kep.076-BKD/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
 
"Dia (Trenggono) dilantik menjadi Pj Sekda karena memiliki kompetensi untuk melakukan agenda kerja Pemprov (Pemerintah Provinsi) Banten. Proses dilakukan melalui skema assesment dari 12 kepala OPD di Provinsi Banten, kita transparan untuk benar-benar dapatkan yang kita harapkan," ujar Al Muktabar, Selasa, 24 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Diketahui, jabatan Sekda Banten sebelumnya kosong setelah ditinggalkan Al Muktabar, lantaran telah dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Pj gubernur. 

Pengangkatan Pj Sekda Banten Rawan Gugatan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai pelantikan Pj Sekda oleh Pj Gubernur Banten bisa menimbulkan kekacauan dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Pasalnya, belum ada regulasi yang kuat terkait petunjuk teknis dan kewenangan Pj gubernur yang dikeluarkan Kemendagri.
 
"Pelantikan Pj sekda yang dilakukan Pj Gubernur Banten itu abu-abu. Sejak dari awal, kami mendorong Mendagri Tito Karnavian untuk mengeluarkan regulasi soal petunjuk teknis pengangkatan dan kewenangan Pj gubernur. Hingga saat ini, Mendagri belum mengeluarkan regulasi tersebut," kata Herman.
 
Baca: Belum Ada Kepastian Soal PJ Gubernur DKI Jakarta
 
Menurut Herman, surat keputusan Gubernur Banten Nomor : 821: /Kep.076-BKD/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, tersebut seharusnya tidak mencantumkan label jabatan Gubernur. 
 
"Sebab Al Muktabar bukanlah gubernur definitif melainkan hanya seorang Pj Gubernur yang diangkat oleh Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil Gubernur yang habis masa baktinya," jelasnya.
 
Karena itu, Herman menambahkan regulasi petunjuk teknis soal pengangkatan dan kewenangan Pj gubernur, merupakan hal terpenting yang wajib dilakukan Mendagri. Sebab, terkait dengan pelaksanaan kegiatan roda pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik. 
 
"Sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran kewenangan Pj, termasuk soal seperti apa evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Pj. Harus ada hitam di atas putih," katanya.
 
Herman mendorong Mendagri untuk segera mengeluarkan regulasi petunjuk teknis pemilihan Pj gubernur, bupati, dan wali kota sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022 mengenai penunjukan Penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di 2022. Putusan itu mensyaratkan soal penerbitan regulasi baru tentang mekanisme pemilihan, pengangkatan penjabat, soal kewenangan penjabat, soal monitoring, dan evaluasi penjabat.   
                      
"Jika tidak ada regulasi soal pengangkatan dan kewenangan Pj gubernur, akibatnya secara legalitas pelantikan Pj gubernur tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tentu hal ini sangat rawan digugat," jelas Herman
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif