Ilustrasi Bedah Rumah/MI/Wisang Putrahesa
Ilustrasi Bedah Rumah/MI/Wisang Putrahesa

1.200 Rumah di Pandeglang akan Dibedah

Nasional perumahan bedah rumah
Marcheilla Ariesta • 06 April 2019 06:40
Pandeglang: Sebanyak 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang akan mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
 
"Kami akan memberikan bantuan bedah rumah berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 1.200 unit rumah di Kabupaten Pandeglang pada 2019 ini," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Jumat, 5 April 2019.
 
Pemerintah akan terus mendorong pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang rumahnya tidak layak huni akan dibedah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kunjungan kerjanya, Khalawi di dampingi oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita. Mereka juga meresmikan rumah yang mendapatkan program BSPS yang dilaksanakan pembangunannya oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
 
Khalawi menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 3,4 juta yang rumah yang tidak layak huni.
 
"Ada dua tipe bantuan pembangunan rumah bagi MBR dari pemerintah yaitu dapat berupa bantuan stimulan rumah swadaya dan peningkatan kualitas syaratnya harus tanah sendiri," terangnya.
 
Sebagai informasi, rumah swadaya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
 
Dalam proses pembangunan rumah swadaya di lapangan, Kementerian PUPR menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini dinilai sebagai stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta PSU.
 
Hingga akhir 2018 lalu, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia tercatat mencapai angka 3,4 juta unit. Namun, pemerintah sejak 2015 hingga 2018 telah mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 987.047 unit.
 
Jenis dan besaran dana bantuan menurut Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 terbagi menjadi dua. Pertama adalah peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp17,5 juta. Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta.
 
Adapun PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan upah kerja Rp5 juta. Sedangkan yang kedua adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp5 juta.
 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif