Komisi X Apresiasi Penggunaan Muatan Lokal pada Kurikulum Pendidikan Riau

Anggi Tondi Martaon 08 Agustus 2018 19:27 WIB
berita dpr
Komisi X Apresiasi Penggunaan Muatan Lokal pada Kurikulum Pendidikan Riau
Komisi X Apresiasi Penggunaan Muatan Lokal pada Kurikulum Pendidikan Riau. (Foto: Dok. DPR)
Riau: Tim Kunjungan Kerja Komisi X mengapresiasi penggunaan bahasa daerah sebagai muatan lokal pada kurikulum pendidikan di Provinsi Riau. Hal itu sebagai upaya pelestarian budaya Daerah.

Hal itu disampaikan pimpinan rombongan kunker Reni Marlinawati saat menggelar pertemuan dengan Plt. Gubernur Riau beserta jajaran, Ketua PGRI, Dewan Pendidikan, PHRI, dan ASITA Riau, di Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Riau.

“Salah satu usaha Pemerintah Provinsi Riau melestarikan budayanya melalui pendidikan bahasa sudah tepat,” kata Reni dalam keterangan tertulis, Rabu 8 Agustus 2018.


Reni menjelaskan, muatan lokal saat ini adalah sebagian daripada Kurikulum Berbasis Budaya yang memberikan penguatan character building dalam sistem kurikulum di Indonesia. Apalagi, pemerintah pusat melalui Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan pelajaran muatan lokal dalam rangka melestarikan budaya daerahnya masing-masing.

“Muatan lokal di sini sebenarnya bukan hanya bahasa atau budaya, tapi juga olahraga dan seni. Bahasa daerah hanya salah satunya,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan dan dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengatakan, bahasa daerah Riau adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi budaya Melayu. Sebab, Bahasa Melayu yang digunakan sebagai dasar bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

“Salah satu cara memelihara dan mengembangkan budaya itu sendiri adalah keberpihakan dunia pendidikan pada muatan lokal. Ada muatan nasional, ada muatan lokal. Ada Bangsa Indonesia, ada suku bangsa Riau, ada suku bangsa Sunda, ada etnis China, ini semua jadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Ceu Popong.

Politikus Partai Golkar ini juga setuju bahwa berkaitan dengan muatan lokal ini merupakan lima hal yang jadi batasan sebagai pemersatu NKRI, yaitu satu Filosofi Negara Pancasila, Satu Bangsa Indonesia, Satu Bahasa Indonesia, Satu Lagu Indonesia Raya, dan Satu Bendera Merah Putih.

“Pendidikan itu sebenarnya harus sentralistis seperti tentara atau kejaksaan, karena pemerintah pusat saat ini hanya bisa menganjurkan ke daerah. Karena kalau pendidikan tidak dimaknai dengan keahlian, maka hasil pendidikan dan anak didiknya akan salah asuhan,” tandas legislator asal dapil Jawa Barat itu. 






(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id