Ilustrasi/Metrotvnews.com-M Rizal
Ilustrasi/Metrotvnews.com-M Rizal

Sarana Mengadu Perempuan dan Anak Belum Optimal

Nasional kekerasan dalam rumah tangga
Putri Rosmala • 26 Juli 2017 07:16
Metrotvenews.com, Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) berperan strategis menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, hingga saat ini, banyak P2TP2A yang minim fasilitas, SDM, dan rencana kerja jangka panjang sebagai pedoman pelayanan dan tindakan bagi korban.
 
"Di beberapa daerah, keberadaan P2TP2A belum berfungsi optimal. Baik karena terbatasnya dukungan anggaran dari pemda, terbatasnya kapasitas petugas, maupun sarana prasarana," ujar komisioner Komnas Perempuan Indriyati Suparno, saat memaparkan hasil penilaian P2TP2A di 16 provinsi oleh Komnas Perempuan, di Jakarta, kemarin.
 
Dari penilaian yang dilakukan terhadap 64 P2TP2A sejak April 2016 hingga April 2017, diketahui tidak setiap daerah memahami secara utuh dasar dan latar belakang pendiriannya. Hal ini membuat jalannya P2TP2A terkesan tak memberikan dampak besar selain sebagai tempat pengaduan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setiap daerah, tambah Indriyati, memiliki persoalan yang berbeda. Dibutuhkan mekanisme dan aturan pelaksanaan kerja P2TP2A yang juga berbeda dan lebih spesifik.
 
"Dibutuhkan sistem pendataan dan dokumentasi yang baik untuk dapat menyusun rencana kerja jangka panjang sesuai kondisi daerah. Hampir semua P2TP2A belum memiliki kemampuan itu. Mereka masih mengandalkan data dari mitra kerja," ujar Indriyati.
 
Komnas Perempuan mendata hanya 17% P2TP2A yang membuka layanan 24 jam. Sementara itu, hanya 5% yang memiliki SOP layanan dan mekanisme rujukan. Sebanyak 55% di antaranya bahkan sama sekali tidak memiliki SOP layanan dan mekanisme sebagai pedoman kerja.
 
Dari 16 provinsi, hanya 4 provinsi yang dinilai telah memiliki layanan dan rencana kerja terarah dan jelas dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
 
Lintas kementerian
 
Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga Bappenas Woro Sri Hastuti, di kesempatan sama, mengatakan upaya pemenuhan dan peningkatan layanan bagi perempuan dan anak di setiap daerah terus dilakukan. Tidak hanya oleh satu instansi, tetapi juga lintas kementerian/lembaga.
 
"Memang perlu dirumuskan kebijakan yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan setiap daerah karena masalah dan kondisi di tiap daerah Indonesia berbeda-beda," ujar Woro.
 
Di pusat, koordinasi juga terus dilakukan dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membawahkan langsung P2TP2A di seluruh Indonesia. (H-1)
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif