Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya

Ridwan Kamil Disebut Kerap Munculkan Program Siluman

Nasional Interpelasi Ridwan Kamil
Bayu Anggoro • 09 Oktober 2019 13:31
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019. Selain karena tiba-tiba muncul tanpa pembahasan dengan pihak terkait, banyak program mandek.
 
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, mencontohkan, program penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok yang dicanangkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tanpa melalui proses pembahasan.
 
Ia menyebut DPRD Jabar bersama Ridwan Kamil maupun organisasi perangkat daerah (OPD) tak pernah membahas proyek dengan nilai Rp30 miliar itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini gila. Ada penataan situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep, di Bandung, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan program revitalisasi situ di wilayah Kalimalang, Bekasi. Menurut dia, penataan daerah aliran sungai (DAS) itu ada di pemerintah pusat.
 
"Itu bukan kewenangan kita. Kalimalang itu kan pusat. Salah aturan jika menggunakan APBD Jawa Barat," kata dia.
 
Tak hanya itu, penataan alun-alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik. Dia heran, sebab di era pemerintahan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, penataan alun-alun akan dilakukan di Jonggol, bukan Ciri Mekar.
 
"Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu," katanya.
 
Asep menyebut akibat tak dibahas, banyak program kerja Pemprov Jabar pada 2019 jalan di tempat. Selain dana yang tidak terserap, proyek-proyek itu pun menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja.
 
"Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu," ungkapnya.
 
Asep juga mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan. "TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle (mangkrak)," katanya.
 
Lebih lanjut, kata Asep, dirinya mendapat banyak informasi dari anggota dewan partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018 yang mengeluh. Proyek yang mandek akan berdampak masif terhadap publik.
 
Hal-hal seperti itu, menurut dia, mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut.
 
"Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Sedang dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib (tata tertib). Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya hakulyakin 15 dapat," katanya.
 
Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat.
 
"Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada," katanya.
 
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan.
 
"Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas," imbuhnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif