Situasi pelantikan anggota DPRD Jawa Barat terpilih di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/9/2019) ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Situasi pelantikan anggota DPRD Jawa Barat terpilih di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (2/9/2019) ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Ridwan Kamil Berharap Harmonis dengan DPRD Jabar

Nasional dprd
Roni Kurniawan • 02 September 2019 15:34
Bandung: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyambut positif pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Emil berharap terjadi keharmonisan dengan para wakil rakyat tersebut untuk membangun Jabar.
 
"Semua indah pada waktunya. Saat ini adalah pelantikan DPRD 2019-2024. Dari pantun sudah saya sampaikan, kita ini akan juara kalau kolaborasi dan inovasi, intinya itu saja," kata Emil usai pelantikan, Senin, 2 September 2019..
 
Emil berharap dengan hadirnya para legislatif baru ini bisa saling bersinergi untuk kepentingan Jabar. Bahkan berbagai perubahan kinerja Pemprov Jabar dalam satu tahun terakhir sudah mengalami peningkatan termasuk infrastruktur diberbagai daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau kita kompak dengan dewan baru bersemangat membangun Jabar mengedepankan kepentingan rakyat melebihi kepentingan golongan saya kira insyaallah saya juga sering posting kemajuan menandakan pelan-pelan sudah mulai terasa perubahan yang dirasakan masyarakat," jelas Emil.
 
Namun Emil mengaku program kerjanya dalam satu tahun ini masih berupa proses. Ia pun meminta dukungan penuh dari dewan agar bisa selarah dalam berbagai program.
 
Emil kembali menjelaskan jika tidak ada istilah oposisi dalam pemerintahan yang dipimpinnya dengan DPRD periode saat ini. Pasalnya DPRD periode 2019-2024, mayoritas dihuni dari partai politik oposisi seperti Gerindra yang memiliki 25 kursi dan PKS (21 kursi).
 
"Jangan menggunakan istilah itu (oposisi), istilah itu tak dikenal dalam pemerintah daerah. Jadi media menurut saya sampaikan berita menyejukan jangan mengedepankan prasngka yang gak ada teorinya. Dalam Undang-Undang daerah tak mengenal istilah koalisi oposisi namanya pemerintahan daerah itu terbagi dua setara seimbang yaitu eksekutif dan legislatif," pungkas Emil.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif