Ilustrasi. (Foto: Medcom.id/Patricia Vicka)
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id/Patricia Vicka)

DIY Sulit Menyetop Penerimaan Tenaga Honorer

Nasional tenaga honorer
Patricia Vicka • 17 Januari 2020 15:51
Yogyakarta: Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah menyetop pengangkatan pegawai honorer. Salah satu pertimbangannya, selama ini ada ketidakseimbangan dari kebijakan penggajian pegawai.
 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Agus Supriyanto mengaku sulit mengimplementasikan instruksi itu. Sebab Pemerintah DIY disebut masih kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain beban dan tuntutan pekerjaan para ASN sangat tinggi.
 
“Solusinya kami menggunakan tenaga honorer untuk menutupi kekurangan PNS. Jadi susah itu kalau enggak ada honorer,” tegas Agus, Jumat, 17 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menjelaskan rekrutmen calon ASN yang dilakukan pemerintah pusat selalu lebih rendah dari rasio kebutuhan pegawai. Ditambah, setiap tahun ada sekitar 900 ASN yang pensiun sedangkan pelayanan masyarakat tak bisa dikesampingkan.
 
“Apalagi APBD kami cukup untuk membayar mereka. Jadi ya enggak masalah kan? Supaya kinerja kita tidak turun,” jelas dia.
 
Penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY sudah dilakukan sejak 2016-2019. Ada sekitar 4.000 tenaga honorer di seluruh DIY dan mayoritas bertugas sebagai pengajar.
 
Terkait upah, tenaga honorer mendapatkan nominal gaji yang tak jauh berbeda dari ASN. Hanya saja, mereka tak mendapatkan jaminan pensiun.
 
Pemda DIY berharap pemerintah pusat memperbanyak kuota penerimaan calon ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Selain itu Pemerintah diminta segera memutuskan kejelasan skema kerja para pegawai P3K.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif