Wakil Kepala Kepolisian Resor (Polres) Gowa, Kompol Muh. Fajri Mustafa bersama Kasat Reskrim Polres Gowa, Iptu Muh. Rivai, dan Kasubag Humas Polres Gowa, AKP M. Tambunan saat merilis kasus pemalsuan dan penggelapan dalam proyek Kota Idaman di Kabupaten Go
Wakil Kepala Kepolisian Resor (Polres) Gowa, Kompol Muh. Fajri Mustafa bersama Kasat Reskrim Polres Gowa, Iptu Muh. Rivai, dan Kasubag Humas Polres Gowa, AKP M. Tambunan saat merilis kasus pemalsuan dan penggelapan dalam proyek Kota Idaman di Kabupaten Go

Dua Kadis di Gowa Diancam 6 Tahun Penjara

Nasional kasus korupsi
Muhammad Syawaluddin • 05 Mei 2019 14:16
Makassar: Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Gowa menetapkan dua kepala dinas Kabupaten Gowa sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dalam proyek Kota Idaman. Akibat perbuatannya mereka diancam hukuman 6 tahun penjara.
 
Dua kepala dinas tersebut yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdastri) Andi Sura Suaib dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M Fajaruddin. Mereka dikenakan pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 KUHP.
 
"Mereka diancaman hukuman selama 6 tahun penjara," kata Kasubag Humas Polres Gowa, AKP M. Tambunan, saat dikonfirmasi, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Minggu 5 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat atau dokumen tanah untuk proyek Kota Idaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Dalam aksinya, mereka menggunakan 4 modus sekaligus.
 
Di antaranya melegalisasi dan menandatangani dokumen yang memuat keterangan palsu dalam Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah serta tersangka PPATS (camat) tidak membuat surat pernyataan peralihan hak atas tanah tetapi mengarahkan PT. SIP (Sinar Indonesia Property) untuk membuatnya.
 
"Jadi mereka (kedua kadis) memasukkan klausul seolah-olah tanah yang ditransaksikan dalam Surat Pernyataan Peralihan Hak Atas Tanah tahun 2011 dan 2015 tidak dimiliki oleh pihak lain,” kata M. Tambunan.
 
Tidak hanya itu, tersangka juga memberikan bantuan pada saat penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT. SIP dengan cara ikut melegalisasi dan menandatangani dokumen yang digunakan PT. SIP untuk melakukan transaksi dengan pihak Forkopimda Gowa.
 
Olehnya itu, penyidik Polres Gowa dalam waktu dekat bakal melakukan pemeriksaan terhadap PT. Sinar Indonesia Properti (SIP) yang diduga melakukan penggelapan hasil transaksi jual beli tanah seluas 313 hektar tersebut. Di mana 64 hektar di antaranya sudah ditransaksikan untuk proyek Kota Idaman kepada pihak forkopimda.
 
Dalam perkara Kota Idaman ini, Polres Gowa sebelumnya juga telah menetapkan Kepala Desa Panaikang Kecamatan Pattalassang, IG (43) dan stafnya SDL (46) sebagai tersangka.
 
Saat ini keduanya berada di sel untuk menjalani serangkaian pemeriksaan sejak penetapan tersangka pada Jumat 26 April 2019 lalu. Keduanya diketahui membuat surat Ipeda Palsu atau rincik tanah palsu.
 
Pemalsuan tersebut dilengkapi dengan dokumen yang memuat keterangan palsu dalam Surat Keterangan garapan, dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Jadi, mereka memalsukan seolah-olah tanah itu tidak ada pemiliknya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif