Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun. (Foto:Dokumentasi Bawaslu Jawa Tengah)
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun. (Foto:Dokumentasi Bawaslu Jawa Tengah)

Pemda Diminta tak Mutasi Jabatan Jelang Pilkada

Nasional Pemilu Serentak 2020
Antara • 09 Januari 2020 13:24
Semarang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, tidak melakukan mutasi jabatan terhitung enam bulan sebelum penetapan calon bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota.
 
"Bawaslu di 21 kabupaten/kota di Jateng juga berkirim surat imbauan ke pemerintah di masing-masing kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun, melansir Antara, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Ia mengungkapkan rata-rata pemerintah kabupaten/kota mematuhi imbauan Bawaslu Jateng dan melaksanakan mutasi sejumlah pejabat pada 7 Januari 2020. Di antaranya, Kabupaten Pekalongan, Rembang, Boyolali, Blora, Kendal, Kabupaten Semarang, Wonosobo, Pemalang, Grobogan, dan Kota Magelang, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun daerah lain yakni Surakarta dan Wonogiri melakukan mutasi jabatan 31 Desember 2019, Demak pada 2 Januari 2020, Kebumen 3 Januari 2020, Sukoharjo dan Purbalingga 6 Januari 2020.
 
Lebih lanjut, kata Anik, larangan mutasi pejabat bagi daerah yang menggelar pilkada berdasarkan Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 
Bunyi pasal itu yakni; Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.
 
Bagi pemkab yang melanggar aturan, calon petahana bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
 
"Jika dihitung, seorang kepala daerah boleh memutasi pejabat sebelum 8 Januari 2020. Mutasi bisa dilakukan setelah 8 Januari 2020 dengan catatan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri," jelas dia.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif