Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, M. Lubis diperiksa dan dicecar belasan pertanyaan oleh Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 8 Juli 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, M. Lubis diperiksa dan dicecar belasan pertanyaan oleh Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 8 Juli 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin.

Mantan Sekretaris BKD Sulsel Sebut Pelantikan 193 PNS Melanggar

Nasional pemerintah daerah
Muhammad Syawaluddin • 08 Juli 2019 21:05
Makassar: Mantan Sekretaris badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, M. Lubis diperiksa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. Dia dicecar pertanyaan terkait pelantikan 193 PNS oleh Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
 
M. Lubis saat pemeriksaan oleh Pansus DPRD Sulsel, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulsel tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam aturan. Seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 
"Kalau sesuai aturan jelas melanggar (pelantikan 193 orang)," kata Lubis saat menjawab pertanyaan dari Pansus hak angket di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urio Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 8 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lubis yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menjelaskan, jika merujuk ke aturan terkait mutasi, sebelum melantik ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diawali dari memasukan surat permintaan mutasi BKD. Kemudian didisposisi untuk diteruskan ke bidang mutasi BKD sesuai dengan pangkat dan jabatan yang ingin ditempati.
 
Setelah itu, akan ada serangkaian wawancara terkait bidang yang akan ditempati sebelum mereka dinyatakan layak. Jika dinyatakan memenuhi syarat dari hasil wawancara maka kemudian dibuatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan Kepala BKD.
 
Surat tersebut kemudian diserahkan ke unit kerja sesuai tujuan mutasi dan disertai SK ke BKD beserta seluruh berkas tempat asal atau unit bekerja. Baru kemudian diajukan ke BKN untuk perpindahan gaji. Baru kemudian dikembalikan lagi ke BKD, kemudian dibuatkan SK terakhir Gubenur untuk dimutasi.
 
Meski mengatakan ada pelanggaran yang terjadi dalam proses mutasi tersebut Lubis secara rinci tidak mengetahui letak pelanggaran yang terjadi namun, sebagai Sekretaris BKD pada saat sebelum pelantikan tidak dilibatkan sama sekali hingga 193 orang dilantik termasuk dirinya.
 
"Saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan. Saya baru mengetahui itu saat saya juga dapat surat untuk dimutasi," jelasnya.
 
Sebelumnya, 193 PNS eselon III dan IV dilantik oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada 29 Mei 2019 lalu. Namun, pelantikan tersebut kemudian dianulir oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.
 
Bahkan, pelantikan yang diduga merupakan buntut dualisme kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur itu diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
 

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif