UMP Sulsel Rp2,86 Juta

Andi Aan Pranata 01 November 2018 15:02 WIB
upah
UMP Sulsel Rp2,86 Juta
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel Agustinus Appang (kiri). Medcom.id/ANDI AAN PRANATA
Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 senilai Rp2.860.382. Upah tersebut wajib diterapkan kalangan pengusaha mulai 1 Januari 2019 mendatang demi menjamin kesejahteraan pekerja atau buruh.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel Agustinus Appang mengatakan, UMP meningkat 8,03 persen atau Rp212.615 dari tahun sebelumnya. Upah minimum dinaikkan berdasarkan pertumbuhan inflasi nasional rata-rata 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen.

Kenaikan UMP disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulsel tertanggal 30 Oktober 2018. Keputusan ini dirumuskan melalui pertimbangan Dewan Pengupahan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.


"Kami mengimbau seluruh pengusaha untuk berkomitmen, konsisten memperhatikan UMP Sulsel ini dalam rangka penetapan atau dasar penetapan upah-upah selanjutnya," kata Agustinus Appang di Makassar, Kamis 1 November 2018.

Pemprov Sulsel memberi sedikit kelonggaran bagi kalangan pengusaha yang tidak mampu menerapkan UMP. Mereka dipersilakan mengajukan permohonan disertai alasan yang jelas.

Pemprov akan meneliti, sebelum mengambil tindakan apakah membina atau menerapkan sanksi jika terbukti lalai.

Menurut Agustinus, sejumlah elemen perwakilan pengusaha pada rapat di Dewan Pengupahan telah berkomitmen memenuhi upah sesuai UMP serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh. Nilai UMP, meski tidak akan memuaskan semua pihak, diharap mampu menjadi jalan tengah bagi kepentingan pekerja maupun pengusaha.

"Pemenuhan hak akan berdampak pada produktivitas. Ini penting sekali karena kenyamanan bekerja, keamanan, sangat ditentukan oleh bentuk-bentuk perlakuan terhadap mereka," ujar Agustinus.

Agustinus juga berharap pengusaha tidak semata fokus pada pemenuhan UMP. Dia mengingatkan ada sejumlah hak lain pekerja yang tidak boleh diabaikan, misalnya pemenuhan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

"Saya kira yang harus kita pikirkan sekarang ini bagaimana kemudian diversifikasi jenis-jenis tambahan kesejahteraan itu, menjadi bagian-bagian penting yang harus dipikirkan bersama," dia menambahkan.

Sebelumnya, sejumlah kalangan buruh berharap nilai UMP dinaikkan lebih tinggi. Ketua Konferederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulsel Andi Mallanti mengatakan, penghitungan upah minimum bisa mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi Sulsel, yang selalu lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

"Gubernur harus berani menerapkan UMP lebih tinggi jika ingin melindungi dan memperhatikan buruh di Sulsel," katanya.


 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id