Tim relawan membantu warga mengevakuasi barangnya di Perumahan Bumi Bung Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: ANTARA?Sahrul Manda Tikupadang)
Tim relawan membantu warga mengevakuasi barangnya di Perumahan Bumi Bung Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: ANTARA?Sahrul Manda Tikupadang)

Banjir di Makassar Berkaitan dengan Tata Ruang

Nasional banjir
25 Januari 2019 10:11
Jakarta: Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto membantah banjir yang mengepung sebagian wilayah Sulawesi Selatan akibat buruknya drainase. Menurut dia, banjir, salah satunya yang terjadi di Kota Makassar berkaitan dengan tata ruang.
 
"Secara fair kami akui kami banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tentang tata ruang ini. Karena memang (Makassar) ini tempatnya air yang disulap permukiman," ujarnya via sambungan satelit dalam Prime Talk Metro TV, Kamis, 24 Januari 2019.
 
Ramdhan mengatakan banjir di Makassar sebenarnya telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Menjadi heboh seperti saat ini dikarenakan volume air naik dengan sangat cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain karena curah hujan yang tinggi ditambah dengan pembukaan pintu air bendungan Bilibili serta luapan sungai di sekitarnya, Ramdhan menyebut jalur air yang terintegrasi dengan daerah-daerah juga ada yang mengalami hambatan.
 
"Saya kira (penyebab) yang lebih tepat adalah soal tata ruang yang memang harus punya konsistensi yang taat, konsistensi terhadap fungsi ruang di sekitar tata air yang harus kita jaga," kata dia.
 
Lantaran persoalan banjir di Makassar berkaitan dengan tata air dan tata ruang, Ramdhan menilai harus ada minimal tiga otoritas yang terlibat. Baik itu pemerintah pusat dengan balainya, juga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 
Ramdhan mengaku Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri karena dampaknya langsung ke wilayah kota dan masyarakat. Perlu ada integrasi dan komitmen kuat untuk penanganan banjir yang diyakini tidak hanya terjadi di Kota Makassar melainkan juga kota-kota lain di Indonesia.
 
Ia menambahkan masyarakat Makassar tidak bisa disalahkan karena mereka tidak tahu bahwa lingkungan yang mereka tinggali pada dasarnya tempat air, pun dengan pengembang permukiman. Semua pihak, kata dia, harus sepakat bahwa level-level mitigasi dari sebuah kota harus ditaati.
 
"Saya tidak dalam posisi menyalahkan siapa-siapa tetapi bagaimana menganalisis hal-hal yang akan ditanggulangi. Kalau tidak ada permukiman tidak bisa kita katakan ada banjir karena memang di sini tempatnya air," jelas dia.
 

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif