Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar Belum Dapat Izin

Andi Aan Pranata 09 Agustus 2018 15:11 WIB
pilpres 2019
Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar Belum Dapat Izin
Ilustrasi massa yang tergabung dalam Forum Jihad Umat Islam (Forjuis) mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden saat CFD di Bundaran HI, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.
Makassar: Kelompok massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu berencana menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 12 Agustus 2018. Namun, hingga kini Kepolisian belum menerbitkan izin untuk kegiatan di tempat umum tersebut.

Ketua panitia Mukhtar Daeng Lau mengatakan, deklarasi rencananya digelar di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman. Acara bakal dihadiri deklarator nasional #2019GantiPresiden Neno Warisman.

"Ini sebatas deklarasi, bukan unjuk rasa. Murni inisiatif kelompok aktivis Islam di Makassar yang ingin melihat perubahan baik pada momentum pemilihan presiden tahun depan," kata Mukhtar melalui telepon, Kamis 9 Agustus.


Mukhtar menegaskan bahwa kegiatan nanti bukan pesanan kelompok atau partai politik. Ribuan orang bakal hadir, meski belakangan gerakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Mukhtar juga menyatakan, panitia telah berupaya memenuhi persyaratan agar kegiatan massal ini berjalan sesuai rencana. Termasuk di antaranya mengajukan keperluan administrasi berupa izin kegiatan di Kepolisian.

"Berkasnya sementara kita urus. Kemarin Polrestabes Makassar sudah terima (permohonan izin), semoga ada kemudahan setelah ini," kata Mukhtar.

Polisi sejauh ini belum menerbitkan izin. Kepala Polrestabes Makassar Kombes Irwan Anwar mengungkapkan bahwa pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dijamin oleh hukum. Namun pelaksanaannya di depan umum mesti memenuhi syarat. Antara lain digelar di luar waktu libur.

Lebih lanjut, Irwan mengatakan, permohonan izin di Kepolisian mesti disertai oleh syarat berupa izin pemilik lokasi. Dalam hal ini, deklarasi #2019GantiPresiden digelar di Monumen Mandala yang dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Sulsel.

"(Panitia) hanya bersurat tanpa disertai syarat lainnya," Anwar mengatakan.


 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id