Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ANT/PUSPA PERWITASARI)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ANT/PUSPA PERWITASARI)

Khofifah Tegaskan Telah Surati Jajaran soal LHKPN

Nasional lhkpn
Daviq Umar Al Faruq • 14 Juli 2019 15:34
Malang: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku terus menggenjot pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"LHKPN, saya dari awal sudah sampai menyurat. Tolong urus LHKPN cepat. Kalau kita sekarang kan tiap tahun ya update LHKPN. Kalau kita Insyaallah sudah sesuai waktunya, mungkin ada yang telat-telat," katanya di Malang, Jawa Timur, Minggu, 14 Juli 2019.
 
Pernyataan Khofifah tersebut menjawab pertanyaan soal Satuan tugas (Satgas) LHKPN KPK yang memeriksa harta puluhan pejabat di Jawa Timur pada 8-12 Juli 2019 lalu. Harta 37 pejabat dari beragam latar belakang dan tingkat jabatan dari berbagai wilayah ditelisik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak 10 di antaranya memiliki jabatan bupati dan wakil bupati. Di antaranya, Bupati Lumajang Ipong Muchlisoni, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Blitar Rijanto, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto.
 
Selain itu, Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Bupati Trenggalek Mochammad Nor Arifin juga turut jadi target pemeriksaan. Sisanya adalah pejabat daerah setingkat kepala dinas dan sekretaris daerah.
 
"Saya minta ke Pak Sekda, ayo pak bikin surat edaran LHKPN supaya bisa dilaporkan sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing pejabat yang memang diwajibkan. Karena ada beberapa eselon yang belum diwajibkan oleh regulasi yang ada," jelasnya.
 
Sementara itu, Sekda Pemprov Jawa Timur, Heru Tjahjono mengaku sebanyak 64 pejabat di wilayah kerjanya sudah melaporkan LHKPN. Dia menyebutkan kedatangan KPK tersebut untuk memeriksa harta sejumlah pejabat kabupaten/kota di Jawa Timur.
 
"Sebenarnya sudah ada undangannya (LHKPN). Itu yang kemudian diklarifikasi di kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan. Ada beberapa kepala daerah dan OPD kabupaten/kota. Itu adalah atas dasar ada undangan," terangnya.
 
Heru menambahkan pihaknya juga telah menyurati sejumlah pejabat untuk segera melengkapi segala laporan yang diminta oleh KPK. Laporan tersebut kemudian nanti akan diperiksa oleh Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK.
 
Kewajiban melaporkan LHKPN sesuai dengan Pasal 5 Angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setiap penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif