KPK Cegah Korupsi Lewat Komisi Advokasi Daerah
Pimpinan KPK Laode M Syarief bersama Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman
Makassar: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah di Sulawesi Selatan. Pendirian komite ini salah satu langkah KPK mencegah korupsi, khususnya di sektor bisnis. 

Pimpinan KPK Laode M Syarief mengatakan, KAD diarahkan sebagai forum komunikasi dan advokasi antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku usaha. Forum diharap jadi wadah menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, karena kedua pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendalayang dihadapi.

“Kami ingin mengajak pemerintah daerah dan pengusaha mencari solusi untuk kendala-kendala dalam menjaga iklim investasi di daerah,” kata Laode saat seremonial pembentukan KAD di Kantor Gubernur Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu 24 Oktober 2018.


Pembentukan KAD Sulsel didahului dengan diskusi kelompok terarah pada Selasa 23 Oktober. Saat itu FGD diikuti oleh para pelaku usaha, antara lain anggota KADIN, APINDO, HIPMI, GAPEKSINDO, GAPENSI, AFI, ALFI, dab AABI. Turut serta perwakilan sejumlah instansi pemerintah provinsi serta akademisi Universitas Hasanuddin dan Universitas Bosowa.

Menurut Laode, hasil diskusi mengungkap tiga masalah utama dalam dunia bisnis. Pertama, penerapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dirasa kurang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di samping itu pemerintah dianggap cenderung kurang memberi perlindungan terhadap pelaku usaha.

"Masalah lain adalah kurangnya transparansi proses pengurusan perizinan, serta adanya arogansi oknum regulator di daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan," ujarnya.

Pembentukan Komite Advokasi Daerah tak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional dengan nama Komite Advokasi Nasional Antikorupsi. Sebagai permulaan pada tahun 2017 ada lima sektor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan, dan kehutanan.

Komite dibentuk di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.

Untuk tingkat daerah, KAD ini dibentuk berdasarkan geografis. Pada tahun 2017 KAD sudah dibentuk di 8 provinsi, dan pada tahun 2018 ini KAD akan dibentuk di 26 provinsi lainnya termasuk provinsi Sulsel.

Gagasan pembentukan kedua komite ini berasal dari pengalaman KPK bahwa 80 persen penindakan yang ditangani KPK melibatkan para pelaku usaha. Umumnya modus yang dilakukan berupa pemberian hadiah atau gratifikasi dan tindak pidana suap dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara, seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

"Hingga Juni 2018, KPK mencatat pihak swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kedua yaitu sejumlah 204 orang," kata Laode.



(ALB)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id