Foto: Dok/Screenshot Metro TV
Foto: Dok/Screenshot Metro TV

Ombudsman RI Soroti Pembangunan Rumdin Bupati PPU Senilai Rp34 Miliar

Nasional Virus Korona ombudsman Ibu Kota Baru covid-19 pandemi covid-19
MetroTV • 25 Agustus 2021 13:54
Jakarta: Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng mengkritisi kebijakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Ghafur yang melakukan pembangunan rumah dinas dengan anggaran mencapai Rp34 miliar.
 
Menurut Ghafur, perencanaan rumah dinas ini dianggarkan sejak tahun 2015 dan telah mendapat persetujuan pembangunan. Ia berdalih, pembangunan ini dibutuhkan karena selama ini bupati dan wakil bupati bertempat di rumah sewa yang menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp71 miliar.
 
"Nilainya tidak terlalu fantastis menurut saya, karena lahannya 2 hektar. Karena kabupaten kami itu tertinggal daripada kabupaten lainnya. Hanya terkenal, karena kabupaten kami ditunjuk menjadi Ibu Kota Negara," ungkap Ghafur dalam Prime Talk Metro TV, Selasa, 24 Agustus 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, bupati dan wakil bupati berhak mendapat rumah jabatan. Namun,  pembangunannya yang bertepatan dengan pandemi Covid-19 ini menjadi sorotan Ombudsman RI. Pasalnya, bupati dinilai tak peka dengaan situasi pandemi yang melanda hampir seluruh rakyat Indonesia.
 
"Meski ini sudah dilaksanakan, baiknya bupati memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Menurut UU Keuangan Negara, asas kepatutan dan asas keadilan itu penting," ujar Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng pada kesempatan yang sama.
 
Berdasarkan catatan Ombudsman, pemerintah daerah PPU mengalami masalah dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan dan honorarium petugas vaksinasi di daerahnya.
 
Bahkan hasil investigasi Ombudsman perwakilan Kalimantan Timur menunjukkan, honorarium itu belum dibayarkan selama setahun kebelakang ini. Permasalah ini dikategorikan sebagai penundaan yang berlarut-larut.
 
"Sesungguhnya soal insentif Nakes, kalau merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020, itu merupakan hak personal bagi Nakes dan tanggung jawab kepala daerah untuk memenuhinya," terang Robert.
 
Sementara Bupati PPU Abdul Ghafur membantah hal tersebut. Menurut Ghafur, pembayaran hanya terkendala selama dua bulan. Sebelumnya ia telah mengucurkan hingga Rp12 miliar untuk insentif perbulannya.
 
Untuk itu, Ombudsman mengimbau Bupati PPU melakukan relokasi anggaran dan refocusing program. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana menghendaki pengalokasian minimal 35 persen APBD untuk dana kesehatan dan perlindungan sosial. (Mentari Puspadini)
 
(MBM)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif