ilustrasi. Medcom.id
ilustrasi. Medcom.id

Legislator Minta Ketegasan Hukum Soal Pencemaran Sungai Malinau

Nasional pencemaran sungai
Al Abrar • 05 April 2021 20:23
Jakarta: Anggota DPR Deddy Sitorus, menyesalkan terjadinya pencemaran Sungai  Malinau di Kalimantan Utara. Pencemaran sungai itu diduga berasal dari perusahaan tambang batu bara.
 
Berdasarkan laporan warga, kata Deddy, pencemaran Sungai Malinau yang menjadi sumber utama air bersih dan tumpuan hidup masyarakat itu terjadi karena tidak jelasnya penanganan limbah yang dilakukan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC). Bahkan aktivitas perusahaan tambang batu bara itu menimbulkan bencana lingkungan dalam beberapa tahun ini.
 
“Laporan yang saya terima dari warga tercatat sejak 2018-2021, limbah KPUC secara rutin mencemari Sungai Malinau yang menghancurkan ekosistem sungai itu, menyebabkan kematian ikan dalam jumlah besar, dan menyebabkan PDAM tidak dapat berfungsi," kata Deddy, dalam keterangan tertulisnya Senin, 5 April 2021. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Komisi VI DPR RI itu melanjutkan, meskipun perusahaan tersebut telah berulang kali melakukan pencemaran berat, namun pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terkesan tidak berdaya mengambil tindakan tegas. 
 
"PT KPUC itu kebal hukum, buktinya hingga hari ini belum ada tindakan yang diambil oleh berbagai instansi yang terkait," ujar Deddy. 
 
Dia menuturkan, penanganan jebolnya kolam penampungan limbah batu bara di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada 7 Februari 2021, juga tidak tuntas. 
 
Menurut Deddy, bukti-bukti pencemaran sudah sangat gamblang, ekosistem sungai rusak berat dan pasokan air minum terhenti tetapi PT KPUC tetap tak tersentuh. Bahkan Deddy menerima laporan PT KPUC hingga hari ini masih sembunyi-sembunyi membuang limbah ke Sungai Malinau. 
 
"Saya sudah menulis surat kepada Gubernur hingga Menteri LHK, Kapolda Kalimantan Utara hingga Kapolri, tetapi belum mendapatkan jawaban resmi hingga hari ini," ujar Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini. 
 
Dalam waktu dekat, Deddy berencana mengirimkan surat kembali dan menemui pimpinan instansi-instansi terkait untuk mendapatkan jawaban dari tindak lanjut proses penegakan hukumnya.
 
"Saya setiap hari mendapatkan telepon dan pesan WA dari warga korban pencemaran Sungai Malinau tentang perkembangan penanganan kasus dan pertanggung jawaban KPUC. Saya harus memberikan jawaban kepada konstituen saya dan masyarakat terdampak," tegas Deddy. 
 
Deddy mengungkapkan, dirinya mendapat informasi bahwa Polda Kalimantan Utara telah selesai melakukan pengumpulan bukti dan keterangan, demikian pula dari pihak Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 
"Tetapi saya belum melihat kedua instansi itu bergerak untuk menuntaskan kasus perusakan lingkungan ini. Saya segera mencari tahu bagaimana perkembangannya," ujar Deddy. 
 
Dia menegaskan, pemerintah harus bergerak untuk melakukan evaluasi, penegakan hukum, pemulihan lingkungan serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.
 
“Kalau berulang-ulang terjadi, namanya bukan bencana tetapi unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum pungkas Deddy. 
 
Deddy berharap agar Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan kepedulian yang nyata, jangan hanya fokus pada ganti rugi kerusakan lingkungan, tapi penegakan hukum, dan pencegahan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang lebih parah.
 
"Saya khawatir bila dibiarkan berlarut-larut, masyarakat Malinau akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan penegakan hukum hingga akhirnya menimbulkan ekses yang tidak perlu," ujar Deddy.

 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif