Masyarakat adat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara mengadang eckavator Kamis, 12 September 2019. Dok: Istimewa
Masyarakat adat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara mengadang eckavator Kamis, 12 September 2019. Dok: Istimewa

AMAN Tano Batak Kecam Tindakan Represif Aparat

Nasional penggusuran
Medcom • 13 September 2019 17:38
Toba: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tano Batak mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap masyarakat adat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara pada Kamis, 12 September 2019.
 
Sebelumnya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengirim alat berat ke desa tersebut dengan maksud membangun jalan dari The Nomeadic Toba Kaldera Eascape menuju Batu Silalahi sepanjang 1.900 meter dan lebar 18 meter.
 
"Dengan alat berat BPODT mengajak aparat keamanan. Namun ratusan masyarakat adat Sigampiton bersama dengan KSPPM mengadang upaya memasukkan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya," kata Ketua AMAN Roganda Simanjuntak di lokasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Roganda menjelaskan pembagunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Dalam insiden tersebut bentrokan juga tidak terhindarkan, salah satu staf KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka dibagian mata kiri.
 
"Sementara masyarakat terus bertahan sekaplipun di bawah ancaman kekerasan yang mungkin akan tampil dalam bentuk yang lebih kasar," ungkap Roganda.
 
Roganda menjelaskan jika pihaknya menyatakan beberapa sikap terkait kejadian tersebut, yaitu mengutuk keras tindakan BPODT yang melibatkan aparat keamanan (TNI/Polri) karena mengedepankan tindakan represif kepada masyarakat adat Sigapiton.
 
Kemudian harus ada evaluasi keberadaan BPODT yang belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, justru menggusur keberadaan masyarakat adat sigapiton. Hentikan segera proyek pembangunan infrastruktur pariwisata dikawasan Sigapiton dan sekitarnya.
 
"Akui dan lindungi hak-hak masyarakat adat dalam hal ini wilayah adat bius Raja Maropat Sigapiton, Masyarakat Adat di Kab. Tobasa pada umumnya. Usut tuntas pelaku penganiayaan terhadap masyarakat adat Sigapiton dan staf Ksppm yang dilakukan oleh aparat keamanan," jelas Roganda.
 
Sementara Tota Manurung, Turunan Raja Bolon Motung (Ompu Buntulan Manurung), Ajibata mengatakan sejak zaman orde lamabelum pernah ada tindakan represif aparat di Bumi Motung.
 
Menurutnya para leluhur memberikan tanahnya untuk dijadikan hutan supaya sumber air terawat untuk pertanian, air minum, dan kebutuhan launnya.
 
"Hutan Motung adalah sumber air ke Sigapiton, Motung dan Simarata dan lain-lain. Tetapi oleh pejabat pusat, BODT dan Bupati mau dijadikan kawasan Wisata Nomadic Tourism untuk backpacker (turis miskin) dan mungkin juga untuk investor," ungkapnya.

 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif