Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. (Foto: Medcom.id/Daviq Umar)
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. (Foto: Medcom.id/Daviq Umar)

Penangkapan Wahyu Setiawan Bukti Kontrol KPU Lemah

Nasional OTT KPK
Daviq Umar Al Faruq • 10 Januari 2020 19:55
Malang: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh KPK bukti pengawasan internal lembaga KPU lemah.
 
"Itu menunjukkan, intransparansi birokrasi dari lembaga negara termasuk KPU. Satu sisi, kontrol internalnya lemah, sisi lain ada tumpangan kepentingan oknum parpol," katanya, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Busyro menduga Wahyu Setiawan menjadi indikasi parpol menunggangi lembaga negara. Padahal, parpol dan KPU seharusnya menjadi pilar demokrasi dan independen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPU rentan ditunggangi. Keduanya seharusnya menjadi pilar demokrasi dan demokrasi itu harus jujur. Nyatanya sebaliknya, keduanya berperan destruktif, parpol iya, KPU iya," jelasnya.
 
Menurut Busyro perlu ada perubahan total untuk memerangi praktik korupsi. Perubahan wajib dilakukan baik dari hilir maupun hulu.
 
"Koreksi total, aspek hilir dan hulu. Tidak cukup mereka mundur. Tapi harus dijadikan revisi UU KPU," tegasnya.
 
Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu, 8 Januari 2019. Ia menjaadi tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota Fraksi PDI Perjuangan 2019-2024.
 
Dalam kasus ini, Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku guna memuluskan proses PAW. KPK juga telah menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap.
 
KPK pun menetapkan Agustiani sebagai tersangka penerima suap. Satu tersangka lainnya yakni Saeful selaku pemberi suap.
 
Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Harun dan Saeful selaku pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif