Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/9). ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/9). ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Aturan Derek di Bandung Dinilai Bukan Solusi

Nasional parkir liar
Roni Kurniawan • 14 Februari 2020 13:21
Bandung: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Derek dinilai bukan solusi untuk menuntaskan parkir liar yang kerap terjadi di Kota Bandung. Raperda Derek yang digagas Pemkot Bandung kini dalam tahap kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung ke Jakarta sebelum disahkan.
 
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Ahmad Nugraha, mengatakan Raperda Derek dinilai bisa menghambat ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, terutama yang memiliki kendaraan.
 
"Raperda itu juga harus melihat penyelesaian parkir di Kota Bandung, bukan berdampak pada persoalan penarikan kendaraan tanpa memberikan solusi," kata Ahmad saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 14 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ahmad menuturkan seharusnya Pemkot Bandung mencari solusi tanpa harus memberikan sanksi atau denda terlebih dahulu kepada masyarakat dengan adanya aturan tersebut. Terlebih dalam Raperda Derek dicetuskan sanksi hingga Rp1 juta bagi pelanggar parkir.
 
"Harusnya mempersiapkan tempat parkir yang memang dibutuhkan oleh publik yang punya kendaraan, yang tempat tujuan berhentinya dan masyarakat untuk harus ada sarana kantong parkir. Harus jelas," jelas Ahmad.
 
Bahkan Ahmad menilai aturan tersebut bukan solusi untuk mengentaskan kemacetan di Kota Bandung akibat banyaknya parkir liar. Seharusnya Pemkot Bandung melakukan kajian dengan turun ke jalan untuk menentukkan kembali kantong-kantong parkir yang bisa digunakan oleh masyarakat.
 
"Jadi segala sesuatunya harus ada solusi, bukan malahan mempersulit bagi banyak orang untuk berinteraksi berkegiatan, karena tadi akan sulit untuk parkir," ungkap Ahmad.
 
Ahmad pun meminta Pemkot Bandung terutama Dishub Kota Bandung untuk lebih teliti melakukan kajian sebelum aturan tersebut diterapkan. Namun ia memastikan, hingga kini legislatif Kota Bandung belum menerima draf Raperda Derek.
 
"Tidak ada sampai sekarang belum masuk, belum dibahas," pungkas Ahmad.
 

 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif