NEWSTICKER
Pedagang membersihkan atap kiosnya dari debu vulkanik pascaerupsi Gunung Tangkuban Parahu, di Kabupaten Subang, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi)
Pedagang membersihkan atap kiosnya dari debu vulkanik pascaerupsi Gunung Tangkuban Parahu, di Kabupaten Subang, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Raisan Al Farisi)

Jalur Evakuasi Gunung Tangkuban Parahu Diminta Dicek Kembali

Nasional erupsi gunung
Depi Gunawan • 26 Agustus 2019 13:50
Bandung: Pemangku adat, tokoh masyarakat, dan kasepuhan Kampung Adat Gamlok Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menuntut pemerintah lebih perhatian pascaerupsi Gunung Tangkuban Parahu pada 26 Juli 2019. Salah satunya meninjau kembali jalur evakuasi di kawasan wisata tersebut.
 
Pemangku Adat Gunung Tangkuban Parahu Budi Raharja mengatakan pascaerupsi sebulan lalu, belum ada pemerintah yang turun tangan. Padahal kawasan itu memiliki kedudukan yang disakralkan dalam sistem budaya masyarakat Cikole dan Jawa Barat.
 
"Kami mohon pemerintah pusat hingga desa memperhatikan lagi kondisi masyarakat. Sampai saat ini belum ada pemerintah memberikan arahan terkait jalur evakuasi apabila terjadi letusan yang lebih besar," ujarnya, Senin, 26 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Budi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih aktif memberi arahan dan pelatihan evakuasi kepada masyarakat untuk menghadapi situasi terburuk. Dia juga berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bertanggungjawab atas kerusakan kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu yang berakibat masyarakat sekitar gunung kesulitan air bersih.
 
Baca juga:Warga Mulai Terdampak Abu Gunung Tangkuban Parahu
 
"Hutan sebagai kawasan resapan air sudah rusak. Ditambah, kawasan pinggir kawah Ratu banyak berdiri bangunan beton dan tembok sehingga air hujan tidak bisa meresap dan tanah tidak dapat menyimpan air," bebernya.
 
Selain itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga diminta lebih aktif lagi menyampaikan kondisi terkini terkait aktivitas gunung kepada masyarakat sekitar.
 
Pun kepada PT GRPP selaku pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Perahu, pihaknya mendesak agar tak melibatkan masyarakat kampung Cikole dalam konflik sosial. Termasuk membuat surat pernyataan atas nama masyarakat karena dapat menimbulkan konflik horizontal yang lebih luas.
 
"Pengelola harus mengedepankan keamanan pengunjung dan masyarakat Cikole. Dan tidak mengeksploitasi demi keuntungan perusahaan semata tanpa memperhatikan akibat kerusakan hutan konservasi dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat sekitar," pungkasnya.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif