Tito Karnavian, di Mako Brimob Kelapa Dua
Tito Karnavian, di Mako Brimob Kelapa Dua

Mendagri Sebut Ada Desa Fiktif Terima Aliran Dana

Nasional dana desa
Octavianus Dwi Sutrisno • 06 November 2019 15:45
Depok: Sebanyak empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara diduga menerima aliran dana desa. Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengusut kasus tersebut.
 
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan pihaknya telah mengerahkan tim guna mendalami keberadaan desa tersebut. "Tim sudah bergerak, bersama Pemerintah Provinsi dan kepolisian," kata Tito di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok Rabu, 6 November 2019.
 
Tito menyebut ada empat desa di Sultra menerima dana desa. Namun, setelah diperiksa desa tersebut fiktif. Tito mengatakan, selama ini mekanisme pemeriksaan dilakukan Pemerintah Provinsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kementerian Dalam Negeri, tidak (turun) langsung untuk mengecek 70 ribu desa di Indonesia. Jadi, kita sudah membentuk tim bekerja sama dengan Provinsi, tim gabungan dan Polda Sultra," bebernya.
 
Tito menegaskan, jika terbukti ada anggaran (dana desa) yang digunakan namun desa tersebut tidak ada. Maka, jelas ada tindak pidana korupsi dan segera dilakukan proses hukum.
 
"Termasuk, ketika nantinya ada pemalsuan KTP, segala macam fiktif, maka pemalsuan dikenakan," tegasnya.
 
Tito mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Sultra untuk bertindak tegas jika ada penyalahgunaan dana desa.
 
"Saya tekankan kepada Kapolda Sultra, tindak saja kalau fiktif, bila ada korupsi tindak aja. Ke depan, saya pikir itu (penyaluran dana desa) kita perbaiki sistemnya," pungkasnya.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hingga 30 September 2019, realisasi dana desa mencapai Rp42,2 triliun atau mencapai 62,9 persen.
 
"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Ani sapaannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
Ani menjelaskan informasi tersebut bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Terdapat beberapa desa baru tak berpenghuni yang mendapat aliran dana desa.
 
"Ada dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat," ungkapnya.
 
Karena itu, Ani bakal memperketat mekanisme penerimaan aliran dana desa dari pusat ke daerah. Termasuk pengawasan dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah daerah.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ada desa fiktif alias 'desa siluman' yang aktif menerima program Dana Desa. Maksudnya 'desa siluman' tersebut adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah.
 
Temuan ini pun akan segera diinvestigasi secepatnya oleh Sri Mulyani. Jangan sampai, Dana Desa yang tujuannya untuk membangun ekonomi desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tak bertanggung jawab.
 
Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengembangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif