Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

KPU Bantul Siapkan Regulasi Pencalonan Jalur Independen

Nasional PIlkada Serentak 2020
Ahmad Mustaqim • 13 September 2019 18:32
Bantul: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan aturan pencalonan kepala daerah lewat jalur independen atau perseorangan, untuk Pilkada 2020. Draf aturan itu masih dalam penyusunan dan akan disahkan menjelang akhir tahun 2019.
 
"Kita masih menunggu juga launching Pilkada dari (KPU) pusat yang akan dilakukan kira-kira 23 September 2019. Lalu kami akan launching untuk tahapan Pilkada Bantul pada Oktober atau November," kata Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 13 September 2019.
 
Didik belum memastikan jumlah minimal yang harus diserahkan bakal calon independen yang akan maju. Didik hanya mengatakan draf itu nanti akan sekaligus mengatur batas maksimal waktu penyerahan bukti dukungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Draf hang sudah jadi nanti akan kami plenokan dan diumumkan pada akhir 2019. Penyerahan bukti dukungan kira-kira bisa diserahkan pada 2020," ujar Didik.
 
Di samping proses itu, ia mengatakan saat ini komisi menyiapkan draf perjanjian penandatanganan hibah pemerintah daerah untuk Pilkada nanti. Tahapan ini dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019, yang batas maksimal penatapan naskahnya pada 1 Oktober 2019.
 
"Kita sedang mengarah ke proses penyusunan naskah perjanjian hibah daerah, sekaligus dilampiri rencana anggaran pembiayaan (Pilkada). Proses ini bukan semata KPU saja. Kita koordinasi dengan pemerintah setempat. Ini priositas di minggu ini," ungkap Didik.
 
Sejumlah persiapan mengenai payung hukum aturan diperkirakan hampir bersamaan disahkan jelang akhir 2019. Selain aturan pencalonan jalur independen dan perjanjian hibah, juga mengenai penetapan jadwal serta tahapan Pilkada.
 
"Kita juga menyusun beberapa SK (surat keputusan) awal tahapan yang ada di masing-masing kabupaten. Hal seperti pemeriksaan bukti dukungan calon perseorangan (independen) juga mulai dilakukan 2020. Lalu pendaftaran lewat jalur partai politik kira-kira Juni 2020," beber Didik.
 
Ia menambahkan, KPU tak mengalami kendala soal nomenklatur sebagaimana yang dialami Bawaslu. Ia mengatakan aturan yang menaungi KPU sudah selaras dari nasional hingga daerah.
 
"Acuannya kami kan ada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Lalu, ada PKPU Nomor 15 soal jadwal dan kegiatan Pilkada yang mengacu masih UU Nomor 10 itu," pungkas Didik.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif