Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Oknum Perwira Pemekosa ART di Sulsel Didakwa UU Perlindungan Anak

Muhammad Syawaluddin • 25 Mei 2022 20:28
Makassar: Kasus rudapaksa oknum perwira kepolisian, AKBP M dengan korban seorang anak berinisial IS, 13, sudah memasuki persidangan. Pelaku didakwa dengan Undang-undang Perlindungan Anak oleh jaksa penuntut umum (JPU).
 
Kuasa Hukum Korban, Amiruddin, mengatakan sidang yang digelar tertutup tersebut, sudah memasuki tahapan eksepsi atau penolakan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Meskipun begitu pihaknya heran lantaran pada agenda sebelumnya sidang ditunda.
 
"Tadi eksepsi (agenda sidang), Kamis sebelumnya sudah dimulai dan ditunda hari ini," katanya, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu, 25 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, dalam sidang pembacaan eksepsi itu, terdakwa membacakan setidaknya dua lembar. Ia juga memastikan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak berbeda dengan hasil berita acara pemeriksaan (BAP).
 
"Tadi ada penambahan terkait materi dakwaan," ungkapnya.
 
Baca: Oknum Perwira Polisi di Sulsel Diduga Rudapaksa ART
 
Amiruddin menjelaskan, oknum tersebut didakwa dengan Pasal 81 ayat 1 atau 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 
Sebelumnya, AI, 13, yang menjadi korban dari seorang perwira polisi. Saat ini kasus tersebut masih bergulir di Polda Sulawesi Selatan. 
 
Kasus tersebut mencuat setelah perwira polisi itu dilaporkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang anak, berinisial AI, 13. Anak yang menjadi korban nafsu bejat oknum kepolisian itu merupakan asisten rumah tangganya sendiri. 
 
Perwira polisi tersebut dikabarkan melampiaskan nafsunya ke anak tersebut sejak Oktober 2021 lalu atau sebulan setelah korban menjadi asisten rumah tangganya. Pelaku mengiming-imingi korban untuk melakukan hubungan suami istri. 
 
Setelah kasus tersebut mencuat perwira kepolisian itu juga diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Selatan terkait pelanggaran etik. Dari hasil sidang yang dilakukan Propam Polda Sulsel, AKBP M direkomendasikan untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH). Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. 
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif