Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Penetapan Gubernur Aceh Definitif, DPR Aceh Tunggu SK Presiden

Nasional korupsi pemerintah daerah presiden jokowi
Antara • 15 Oktober 2020 18:48
Banda Aceh: Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, menyebutkan pihaknya masih menunggu secara resmi surat keputusan (SK) Presiden Joko Widodo terkait penetapan Gubernur Aceh definitif sisa masa jabatan 2017-2022. Gubernur Aceh definitif yang ditetapkan adalah Nova Iriansyah, Wakil Gubernur Aceh.
 
"Informasinya, SK Presiden terkait penetapan Gubernur Aceh definitif sudah dikeluarkan, namun kami belum menerima secara resmi," kata Safaruddin, melansir Antara, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Safaruddin menerangkan, penetapan Gubernur Aceh definitif setelah Presiden mengeluarkan surat pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh. Dia menuturkan, wakil gubernur Aceh otomatis menjadi gubernur definitif setelah SK Presiden diterima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemudian, barulah DPRA mengagendakan sidang paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan," jelasnya.
 
Baca:Irwandi Yusuf Diberhentikan dari Jabatan Gubernur Aceh
 
Safaruddin menegaskan, pelantikan dan pengucapan sumpah Gubernur Aceh definitif di hadapan sidang paripurna merupakan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.
 
Sebelumnya, kata Safaruddin, pihaknya menerima SK pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatan Gubernur Aceh pada Agustus 2020. Namun, DPRA tidak bisa memutuskannya dalam sidang paripurna karena waktu yang diberikan undang-undang hanya 10 hari.
 
"Jadi, bagaimana kami memproses surat pemberhentian tersebut. Undang-undang membatasi hanya 10 hari kerja. Padahal, UU Nomor 11 Tahun 2006 memerintahkan bahwa pemberhentian Gubernur Aceh harus dalam rapat paripurna," terangnya.
 
Begitu juga dengan penetapan usulan Gubernur Aceh definitf, juga harus diputuskan dalam rapat paripurna. Namun, karena dibatasi waktu 10 hari, maka proses melalui rapat paripurna tidak dilakukan.
 
"Prosesnya sudah terlewati setelah dikeluarkannya SK Presiden. DPRA patuh dan taat konstitusi. Apa yang diperintahkan undang-undang, itu yang kami jalankan," tukasnya.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif