Kondisi gunungan sampah di TPST Piyungan yang secara bertahap dibuat terasering. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim
Kondisi gunungan sampah di TPST Piyungan yang secara bertahap dibuat terasering. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim

Warga Kembali Blokir TPST Piyungan Jika Pemerintah DIY Ingkar Kesepakatan

Ahmad Mustaqim • 12 Mei 2022 21:06
Yogyakarta: Pembukaan akses pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tak otomatis membuat masalah selesai. TPST Piyungan terancam diblokir kembali jika tuntutan penataan lokasi tersebut diingkari pemerintah setempat.
 
Koordinator Aksi Banyakan Bergerak, Herwin Arfianto, mengatakan pembukaan akses pembuangan sampah itu semata adanya kesepakatan usai pertemuan perwakilan warga sekitar TPST Piyungan dengan Pemerintah DIY pada Rabu, 11 Mei lalu. Pertemuan tertutup di Kompleks Kantor Gubernur DIY tersebut baru selesai setelah berlangsung sekitar 5 jam.
 
"Tuntutan kami sudah ada win-win solution dan kami sudah sepakati antara pemerintah dan warga. Kami bersedia membuka akses jalan (ke TPST Piyungan) ini," kata Herwin di sekitar TPST Piyungan, Kamis, 12 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Gunungan Sampah TPST Piyungan Dibuat Terasering
 
Herwin mengatakan ada 8 poin kesepakatan hasil perundingan itu, di antaranya pemakaian teknologi dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan, menata aliran air limbah dari sampah agar tak mencemari lingkungan warga, melakukan kajian kebutuhan air bersih di sekitar tempat tinggal warga terdampak TPST, pembuangan sampah di zona transisi maksimal hanya sampai awal 2025, hingga penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah tidak mencaplok lahan warga.
 
Baginya bukti tertulis itu bakal jadi dasar protes apabila pemerintah ingkar janji. Pihaknya akan mengawal kesepakatan itu hingga terealisasi.
 
"Itulah, akan kami kawal. Kami ikut mantau di lokasi bagaimana, seperti apa pengerjaan, apa yang sudah dijanjikan pemerintah," jelasnya.
 
Ia berharap pemerintah bisa menepati kesepakatan hasil perundingan itu. Pihaknya akan mengutamakan mempertanyakan realisasi kesepakatan ke pemerintah sebelum melakukan penutupan akses ke TPST Piyungan.
 
"Juli 2022, itu akan kami cek secara berkala. Nanti kami bisa pertanyakan karena dari pihak pemerintah pun sudah membuka peluang untuk kita. Silakan kalau mau mengadu, silakan. Mengadu dulu, intinya secara baik-baik dulu," ungkap Herwin.
 
Sementara Wakil Kepala DPUP-ESDM DIY, Kusno Wibowo, mengatakan pengelolaan sampah masuk dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dimulai 2025. Ia mengatakan pengembangan area pengolahan sampah diperlukan lahan seluas 5,8 hektare.
 
"Jadi intinya dari kesepakatan itu sudah jelas, terdiri dari delapan item. Jadi nanti harapannya bisa berjalan dengan baik, nanti dikawal bareng-bareng, biar semua proses ini berjalan dengan lancar," ujarnya.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif