Bupati Indramayu Supendi saat masuk mobil milik KPK. Foto: ANT/nova Wahyudi
Bupati Indramayu Supendi saat masuk mobil milik KPK. Foto: ANT/nova Wahyudi

Kantor Dinas PUPR Indramayu Digeledah KPK

Nasional kasus suap OTT KPK
Antara • 18 Oktober 2019 15:00
Indramayu: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat, 18 Oktober 2019. Penggeledahan diduga untuk mencari barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Indramayu Supendi.
 
Tim Penyidik KPK masuk ke ruang Dinas PUPR sekitar pukul 10.30 WIB. Hingga kini penggeledahan masih berlangsung.
 
Melansir Antara, dua anggota Polres Indramayu berjaga di pintu depan Kantor Dinas PUPR. Dua anggota polisi lainnya menjaga pintu samping Dinas PUPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Selasa, 15 Oktober 2019, dua ruangan Dinas PUPR disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah penangkapan Supendi dan beberapa pejabat. Dua ruangan yang diberi garis KPK merupakan ruang kerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR.
 
Selain diberi garis, dua ruangan tersebut juga ditempel tulisan yang menyatakan dalam pengawasan KPK, juga diberi tanda tangan penyidik KPK.
 
Bupati Supendi ditetapkan sebagai tersangka suap sejumlah proyek pembangunan jalan di Pemkab Indramayu. Supendi lantas ditahan selama 20 hari ke depan.
 
Supendi ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK C1. Selain Supendi, Komisi Antirasuah menahan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omaryah dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono.
 
Omaryah dan Wempy ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan satu pihak swasta bernama Carsa AS ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.
 
Supendi dan tiga tersangka itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kemarin. Ada delapan orang yang diamankan dalam operasi senyap ini. Namun setelah diperiksa, penyidik hanya menetapkan empat tersangka.
 
Supendi, Omaryah, dan Wempy Triyono dijadikan tersangka penerima suap. Sedangkan Carsa ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Carsa disinyalir kerap memberikan 'upeti' kepada Supendi dan kepala dinas untuk mendapatkan proyek di Indramayu.
 
Ihwal suap terjadi saat Supendi menggantikan Bupati Indramayu periode 2016-2022 yang mengundurkan diri. Beberapa bulan menjabat, Supendi diduga kerap meminta sejumlah uang kepada Carsa selaku kontraktor pelaksana proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Supendi diduga mulai meminta sejumlah uang kepada Carsa sejak Mei 2019 sejumlah Rp100 juta.
 
Selain Supendi, Omarsyah, Wempy dan Staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu Ferry Mulyono juga diduga turut kecipratan uang haram dari Carsa. Pemberian uang tersebut diduga upah atas pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada Carsa.
 
Carsa tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek total kurang lebih Rp15 miliar yang berasal dari APBD Murni. Poyek pembangunan jalan itu dikerjakan perusahaan CV Agung Resik Pratama dan beberapa perusahaan lain yang benderanya dipinjam Carsa.
 
Sejumlah proyek yang jadi bancakan Supendi, yakni pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, dan Jalan Rancasari IV. Selanjutnya, dan pembangunan Jalan Pule. Lalu pembangunan Jalan Lemah Ayu IV, Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.
 
Uang suap yang diberikan Carsa kepada Supendi dan pejabat Dinas PUPR diduga bagian dari komitmen fee 5-7 persen dari total nilai proyek. Supendi menerima Rp200 juta dengan rincian, Rp100 juta pada Mei 2019 dan Rp100 juta pada 14 Oktober 2018, yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.
 
Omarsyah menerima Rp350 juta dan sepeda. Rinciannya, Rp150 juta diterima dua kali pada Juli 2019. Kemudian, Rp200 juta dua tahap selama September 2019 dan sepeda merk NEO seharga sekitar Rp20 juta.
 
Sedangkan, Wempy disinyalir menerima Rp560 juta. Uang itu diterimanya lima tahap dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2019. Uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga untuk kepentingan Supendi, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan sendiri.
 
Supendi, Omarsyah dan Wempy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Carsa selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif