Ilustrasi. ANT/DEWI FAJRIANI
Ilustrasi. ANT/DEWI FAJRIANI

Penyandang Disabilitas di Palembang Terancam Tak Ikut CPNS

Nasional CPNS
Gonti Hadi Wibowo • 24 November 2019 12:54
Palembang: Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Palembang, Sumatra Selatan, Abi Hilman kecewa terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang tidak menyediakan penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019. Pembatasan lowongan CPNS bagi penyandang disabilitas terakhir dibuka pada 2007.
 
Abi mengatakan pembatasan lowongan CPNS bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk diskriminasi. Dia menilai pemerintah harus memberikan rasa keadilan bagi setiap warganya.
 
"Ada puluhan anak disabilitas di Palembang ini meminta keadilan untuk juga bisa mengikuti tes CPNS tahun ini. Tetapi keinginan mimpi mereka bisa hilang karena tidak semua penyandang disabilitas bisa ikut dalam tes CPNS tahun ini," kata Abi, Minggu, 24 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengaku beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu dengan Wali Kota Palembang dan bersepakat membuka lowongan bagi penyandang disabilitas. Tetapi janji tinggal janji.
 
"Di daerah lain itu semua disabilitas bisa ikut tes CPNS. Tetapi kenapa di Palembang sejak 2007 tidak ada lagi semua penyandang disabilitas tertentu saja yang boleh daftar CPNS. Itu sama saja dengan diskriminatif," ujarnya.
 
Pihaknya berencana besok akan mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Palembang menuntut untuk disediakannya lowongan bagi semua penyandang disabilitas.
 
"Penyandang disabilitas kita di Palembang ini kemarin malah mengikuti tes CPNS di Jawa Barat. Kami berharap putra daerah disabilitas terbaik di Palembang ini jangan lari kemana-mana sehingga bisa mengabdi ke kota Palembang ini," jelasnya.
 
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Palembang, Ridwan Sainan, mengatakan bakal mendorong Pemkot Palembang memberikan ruang bagi semua kaum disabilitas untuk mengikuti CPNS tahun ini.
 
"Kami akan fasilitasi persoalan ini karena setiap warga negara punyak hak yang sama sesuai UUD 1945," tandasnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif