Salah satu warga miskin tinggal di gubuk tani di Brebes, Jawa Tengah. Medcom.id/Kuntoro Tayubi
Salah satu warga miskin tinggal di gubuk tani di Brebes, Jawa Tengah. Medcom.id/Kuntoro Tayubi

19.273 Anggota PKH di Brebes Sudah Tidak Terima Bantuan

Nasional bansos
Kuntoro Tayubi • 23 November 2019 13:45
Brebes: 19.273 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sudah tidak dapat menerima bantuan karena dinilai mampu secara ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Khambali, mengatakan data tersebut didapat setelah pihaknya melakukan pendataan ulang dan survey ke lapangan.
 
"Pemutakhiran terhadap Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang dilakukan Pendamping Sosial PKH Kabupaten Brebes kembali mengurangi data angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Total 19.273 KPM PKH berhenti sebagai Penerima Bantuan Sosial PKH dikarenakan sudah mampu secara ekonomi," kata Khambali saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 23 Nopember 2019.
 
Khambali menjelaskan dalam pemutakhiran data KPM PKH ini, tercapai jumlah data kemiskinan yang semakin valid di Kabupaten Brebes. Namun ia juga memutakhirkan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Brebes melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Koordinator I Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Brebes, Fatah El Zaman, mengatakan pemutakhiran data KPM PKH terus dilakukan oleh para Pendamping PKH yang ada di kecamatan. Pemutakhiran data dilakukan untuk mengetahui kondisi terakhir ekonomi KPM PKH.
 
"Setiap 3 bulan sekali, jumlah KPM PKH berkurang karena mampu secara ekonomi. Dengan adanya ini maka data kemiskinan pun berkurang. Selain itu, para Pendamping PKH juga harus melakukan verifikasi setiap bulan ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) maupun Fasilitas Pendidikan (Fasdik)," kata Fatah.
 
Untuk verifikasi di Fasilitas Pendidikan, anak KPM PKH dipantau tingkat kehadiran dalam mengikuti pelajaran. Jika kurang dari 85 persen, maka bantuan PKH bisa dipending. Bahkan kalau sampai 3 bulan tidak memenuhi kewajibannya bisa dihapus sebagai KPM PKH.
 
Begitu juga verifikasi di Fasilitas Kesehatan. Bagi KPM PKH yang hamil wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali ke Bidan atau Fasilitas Kesehatan Pemerintah, balitanya wajib berimunisasi lengkap, rajin ke posyandu dan memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan pemerintah, seperti Puskesmas.
 
Pendamping PKH, lanjut dia, selain melakukan pemutakhiran data dan verifikasi, juga wajib melakukan Family Development System atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan setiap bulan kepada kelompok KPM PKH dampingannya.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif