Ilustrasi Yogyakarta. Dok. MI
Ilustrasi Yogyakarta. Dok. MI

DIY Siap Jadi Percontohan Kenormalan Baru

Nasional Virus Korona PSBB New Normal
Ahmad Mustaqim • 27 Mei 2020 06:47
Yogyakarta: Sejumlah wilayah dikabarkan akan jadi percontohan penerapan kenormalan baru (new normal) di tengah penyebaran wabah virus korona (covid-19). Beberapa daerah itu yakni DI Yogyakarta (DIY), Bali, dan Kepulauan Riau.
 
Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengaku telah mengetahui informasi itu. Kendati, kata dia, DIY belum ada kabar resmi dari pemerintah pusat.
 
"Saya dengar. Sampai kini belum ada informasi resmi dari kementerian maupun presiden berkaitan dengan itu," kata Kadarmanta di Yogyakarta, Selasa, 26 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam beberapa pembahasan melalui telekonferensi video dengan kementerian, Yogyakarta sempat disinggung akan jadi salah satu daerah percontohan menerapkan situasi normal baru. Di sisi lain, telah ada keputusan Kementerian BUMN untuk kembali membuka akses pariwisata di Taman Widata Candi (TWC) yang meliputi, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Ratu Boko, pada 8 Juni.
 
"Prinsipnya, new normal atau berdampingan dengan covid-19 harus dilaksanakan. Kita tak mungkin melakukan hal seperti ini terus menerus," ujarnya.
 
Baca: Kenormalan Baru Perlu Kajian Komprehensif
 
Kadarmanta mengatakan, pembukaan TWC merupakan kewenangan kementerian. Namun, kata dia, hal itu harus didukung dengan penerapan aturan menjaga kesehatan.
 
Sejauh ini, tak ada kebijakan pemerintah untuk menutup berbagai obyek wisata, hotel, hingga pusat perbelanjaan di DIY. Area itu tutup karena tak ada pengunjung.
 
Kadarmanta menyebut pemerintah tengah menyiapkan aturan yang tepat untuk penerapan situasi normal baru. Misalnya, untuk masuk kawasan candi ada pembatasan pengunjung, wajib cuci tangan, dan kenakan masker. Ia bahkan menyebut wisatawan ke depan bisa ditolak masuk bila tak gunakan masker.
 
Kebijakan jadwal kerja ASN sistem sif di Pemerintah DIY berlaku hingga 29 Mei. Pihaknya telah memerintahkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) membahas aturan kerja baru.
 
"Kami menugaskan asisten I, Biro Administrasi dan BKD untuk merumuskan apakah tetap seperti, apa masuk semua. Kami minta dilakukan kajian. Kepala OPD harus mengatur bagaimana mekanisme kerjanya. Lalu, untuk aktivitas di sekolah juga perlu aturan baru," kata dia.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif