Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Pemkot Bekasi Ajukan Uji Materi Soal Jaminan Kesehatan

Nasional BPJS Kesehatan
Antonio • 09 Desember 2019 20:40
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi memutuskan untuk menguji materi/judcial review ke Mahkamah Agung terkait Pasal 102 pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal tersebut berbunyi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
 
Selain itu, Pemkot Bekasi juga akan melakukan uji materi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal itu mengatur tentang sanksi bagi peserta BPJS yang tidak membayar iuran.
 
Pengajuan uji materi ini dilakukan menyusul Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Pada bagian h angka 8 peraturan itu disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama Tim Advokasi Patriot mengenai hal tersebut dan akan mengambil langkah uji materi.
 
Dia menjelaskan, program KS-NIK sejatinya telah ada sejak 2012 dengan nama Kartu Bekasi Sehat. Kata dia, program itu dibuat dengan mengacu pada Pasal 28H Pembukaan Undang-Undang Dasar.
 
Selain itu, keberadaan Perpres dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkenaan dengan urusan yang menjadi wajib daerah yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata ruang, ketertiban dan sosial.
 
"Jadi kita tidak perlu berkelit terhadap persoalan-persoalan teknis, kita serahkan terhadap proses hierarki. Karena kalau kita melihat dari kewenangan daerah, Undang-Undang Nomor 23 itu jelas tentang kewenangan kepala daerah," kata dia di Bekasi,
 
Dia meminta dukungan seluruh masyarakat atas langkah tersebut. "Kami berharap dan mohon dukungan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi yang beberapa tahun telah diberikan satu pelayanan nyata tentang kesehatan yang ada di Kota Bekasi," tambahnya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif