Ilustrasi Kepala Bidang PAUD Kota Jayapura Klifor Korwa saat menamatkan peserta didik PAUD di salah satu sekolah Paud di Kota Jayapura. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.
Ilustrasi Kepala Bidang PAUD Kota Jayapura Klifor Korwa saat menamatkan peserta didik PAUD di salah satu sekolah Paud di Kota Jayapura. Foto: Medcom.id/Roy Ratumakin.

Disdik Kota Jayapura Terapkan Anggaran Sesuai Kebutuhan

Nasional pendidikan
Roylinus Ratumakin • 18 November 2019 13:37
Jayapura: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dalam penggunaan dana pendidikan menerapkan prinsip Value for Money atau anggaran seusai kebutuhan. Dana pendidikan itu didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
“Pada prinsipnya kami terapkan value for money serta akuntabilitas. Jadi alokasi dana pendidikan selama ini kami belanjakan sesuai dengan kebutuhan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fackrudin Pasollo, Senin, 18 November 2019, kepada Medcom.id.
 
Disinggung soal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Fackrudin mengatakan, setiap tahun Pemerintah Kota Jayapura menyalurkan dana BOS secara fluktuatif sekitar Rp36 miliar untuk SD dan SMP (negeri dan swasta).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dana BOS yang disalurkan ke SD dan SMP di Kota Jayapura digunakan untuk membayar tenaga SDM honorer, belanja peralatan (buku, alat tulis), biaya telepon, air, jasa, dan penerimaan peserta didik baru.
 
“Dana BOS per tahun untuk SD Rp800 ribu per siswa, SMP Rp1 juta per siswa, dan SLB Rp2 juta per siswa, setiap sekolah diberikan sesuai jumlah siswa, tidak diberikan kepada siswa tetapi untuk kebutuhan pelayanan di sekolah,” katanya.
 
Disinggung soal banyaknya orang tua yang mengeluh soal pungutan yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan pembelian buku paket. Fackrudin menegaskankan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi, karena buku paket sudah masuk dalam dana BOS.
 
“Gratis. Kalau ada pungutan, maka sekolah tersebut harus ditindak,” katanya.
 
Namun, kata Fackrudin, pungutan tersebut bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari orang tua dan melalui Komite Sekolah. “Boleh, tetapi tidak memberatkan. Pada intinya, peningkatan kualitas pendidikan bukan saja tugas dan tanggungjawab pemerintah tetapi juga didukung oleh masyarakat (stakeholder) lainnya, termasuk orangtua,” ujarnya.
 
Soal dana BOS, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bahwa larangan penjualan buku kepada siswa di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75/ 2016 tentang Komite Sekolah.
 
Namun bagi orang tua siswa yang ingin anaknya menambah wawasan dipersilakan membeli buku tanpa ada paksaan dari pihak sekolah, terutama guru.
 
“Kadang-kadang kita belum memahami aturannya, Pemerintah Indonesia sudah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat untuk membeli buku, pendidikan, dan sekolah tanpa ada pungutan,” katanya.
 
Untuk itu, Rustan menilai tidak dapat dibenarkan jika ada sekolah yang masih memungut uang dari orangtua dengan alasan untuk membeli buku, karena 30 persen dana BOS dialokasikan untuk pengadaan buku paket sebagai penunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
 
“Itu harus bebas (paket buku pelajaran), tidak boleh, kalaupun itu ada pungutan atas kesepakatan melalui komite sekolah secara sukarela atau tidak ada paksaan,” katanya.
 
Terkait sekolah yayasan (swasta) menjual buku pelajaran, dikatakan Rustan, jika sekolah yayasan paham aturan tidak akan memungut biaya untuk paket buku pelajaran.
 
“Kalau mereka (sekolah yayasan) sadar tidak boleh, sekolah yayasan itu beda, karena ada nilai tambahan jam belajar boleh memungut biaya tapi ada batasannya juga, tidak boleh memberatkan,” ujarnya.
 
Bahkan, lanjut Rustan, sekolah swasta wajib menampung 10 persen orang miskin dari jumlah siswa yang ada. Misalnya, kalau terima 100 siswa baru maka 10 orang harus ada siswa miskin yang digratiskan atau tidak boleh membayar biaya masuk sekolah.
 
“Saya sudah bilang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Jayapura agar mengundang semua sekolah swasta, kita berikan kesepakatan bersama mengenai batas toleransi biaya untuk tambahan dari siswa,” katanya.
 
Rustan berharap agar masyarakat bisa melaporkan ke Disdik Kota Jayapura jika ada temuan seperti itu (pembelian buku paket pelajaran) karena tidak ingin setiap tahun ajaran baru ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara menjual beli buku di lingkungan sekolah.
 
“Adanya dana BOS untuk membantu orangtua yang tidak mampu, bukan mempersulit, kalau ada anak mau sekolah lalu sanggup membayar ya silakan saja, tetapi memang ini harus dibatasi juga (tidak terlalu mahal),” ujarnya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif