NEWSTICKER
Sosialisasi Perwal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gedung Pertamina SMKN 2 Kota Malang, Rabu 18 September 2019. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Sosialisasi Perwal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gedung Pertamina SMKN 2 Kota Malang, Rabu 18 September 2019. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Pemkot Malang Tekankan Pendidikan Antikorupsi ke Sekolah

Nasional pencegahan korupsi
Daviq Umar Al Faruq • 18 September 2019 20:16
Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar sosialisasi Perwal Nomor 45 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Gedung Pertamina SMKN 2 Kota Malang, Rabu, 18 September 2019. Sosialisasi diikuti oleh Komite sekolah dan kepala sekolah mulai dari SD hingga SMP se Kota Malang yang berjumlah 500 orang lebih.
 
Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan Perwal ini dibuat untuk penanaman perilaku antikorupsi sedini mungkin. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.
 
Sutiaji menambahkan sekolah dan komite memiliki peran besar dalam penanaman perilaku antikorupsi di lingkungannya. Perbedaan barang publik dan barang pribadi harus tegas ditanamkan sejak masa anak-anak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus ada benteng yang kuat antara hak privat dengan hak publik," kata Sutiaji di Malang, Jawa Timur.
 
Sutiaji juga menggagas ide untuk adanya orientasi wali murid siswa. Yakni menekankan pentingnya proses pendampingan oleh orang tua yang sejalan dengan metode pembelajaran di sekolah khusus pembangunan karakter.
 
Contohnya dengan cara anak mencium tangan orang tua dengan benar, tidak di taruh kening atau pipi. Orang tua atau guru juga harus ikut mendukung dengan membersihkan tangannya terlebih dulu.
 
"Korupsi masih akan terus menerus, tidak akan pernah selesai kalau pemahamannya berbuat baik, karena takut dilihat. Harusnya takut berbuat jahat karena kasihan pada dirinya sendiri. Kondisi yang ideal adalah berbuat baik karena sayang akan dirinya sendiri dan tidak berbuat jahat karena sayang akan dirinya sendiri," jelas Sutiaji.
 
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menyampaikan bahwa Perwal ini berawal dari Instruksi Presiden yang kemudian ditindaklanjuti gubernur dan kemudian oleh wali kota dan bupati.
 
Tujuan dari pendidikan antikorupsi ini untuk menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada keluarga besar dunia pendidikan mulai dari pendidik, peserta didik, komite sekolah maupun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
 
"Kami selaku pelaksana implementasi di lapangan yaitu melaksanakan untuk membuat peraturan-peraturan agar Bapak Ibu yang ada di lembaga pendidikan khususnya bisa mempedomani yang akhirnya nanti akan bisa melaksanakan sesuai dengan aturan dan peraturan," kata Zubaidah.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif