Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun saat memberi penjelasan kondisi pers Indonesia, Senin, 16 September 2019. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun saat memberi penjelasan kondisi pers Indonesia, Senin, 16 September 2019. Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Dewan Pers Terus Mendorong Perbaikan IKP Indonesia

Nasional kebebasan pers
Ahmad Mustaqim • 16 September 2019 21:04
Yogyakarta: Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia tergolong tak menggembirakan dibanding negara lain. IKP Indonesia menempati posisi 124 dari total 180 negara. Bahkan posisi IKP Indonesia kalah jauh dibanding Timor Leste yang berada diurutan 84.
 
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun menyadari posisi ini tak elok untuk Indonesia. Apalagi Timor Leste mengadopsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dari Indonesia. UU Pers di Indonesia perbaikan dari tahun 1982 ini terjadi saat era pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.
 
"Apa yang kita dapatkan tak lepas kontribusi BJ Habibie tentang UU Pers ini. Timor Leste juga mengadopsi, tapi rankingnya lebih tinggi dari kita," kata Hendry di dalam forum bertajuk 'Pentingnya Pers Bebas' di Hotel Sheraton Mustika Jalan Laksda Adisutjipto Yogyakarta, Senin, 16 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hendry menjelaskan Timor Leste menerapkan standar cukup ketat untuk wartawannya. Syarat dasar yang harus dipenuhi yakni minimal lulusan perguruan tinggi, khususnya jurusan ilmu komunikasi. Kemudian, dalam proses rekrutmen hampir dipastikan ada pelatihan sebelum menurunkan wartawan ke lapangan.
 
Handry melihat situasi itu jarang terjadi di Indonesia. Masih banyak wartawan yang diterjunkan di lapangan namun belum memiliki kompetensi yang cukup. "Dewan pers ingin melakukan percepatan sertifikasi dan verifikasi (wartawan)," jelas Handry.
 
Ia mengutarakan masih banyak hal yang seharusnya diperbaiki dalam dunia pers tanah air. Misalnya, kesiapan dalam menyikapi digitalisasi media. Artinya, wartawan harus mendapatkan pelatihan soal hal tersebut.
 
Lalu ia juga menilai keberadaan dewan pers perlu dijaga. Salah satu elemen pentingnya yakni jangan sampai anggota dewan pers dipilih oleh DPR.
 
Hendry meyakini kebebasan pers di Indonesia sebetulnya masih cukup baik. Kendati pun, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
 
"Dewan pers Indonesia dianggap terbaik di dunia. Sebab, dalam dua kali pertemuan masalah selesai. Tak perlu ada pengacara. Pertemuan pertama, pengaduan dan klarifikasi. Kedua, pengambilan keputusan," ungkapnya.
 
Sementara Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan, menambahkan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi dalam konteks kebebasan pers saat ini. Mulai dari independensi, profesionalisme, hingga kesejahteraan wartawan.
 
Selain itu, kesiapan wartawan dalam menyikapi digitalisasi media juga penting. Hal ini kemudian memunculkan beredarnya fake news atau hoaks. Di sisi lain, saat ini siapapun bisa dengan mudah memproduksi berita.
 
"Yang akhirnya muncul ketidakpercayaan (kepada media) atas adanya berita bohong dan hoaks. Solusinya kembali kepada tujuan jurnalisme sebagai media untuk memberitakan kebenaran dan menjaga independensi," ungkap Abdul Manan.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif