Kemensos Berantas Kemiskinan di Pulau Kecil dan Perbatasan Negara

Anggi Tondi Martaon 06 Juli 2018 15:06 WIB
Berita Kemensos
Kemensos Berantas Kemiskinan di Pulau Kecil dan Perbatasan Negara
Kemensos telah menentukan lokasi prioritas penanganan fakir miskin daerah perbatasan yang tersebar di 13 provinsi dan 41 kabupaten di Indonesia (Foto:Dok)
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) RI tengah fokus memberantas kemiskinan di daerah pesisir pulau-pulau kecil dan perbatasan Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Nawa Cita yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang tercantum dalam poin 3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Ada beberapa alasan pemerintah mengutamakan penanganan fakir miskin di daerah pesisir pulau terpencil, di antaranya terisolasi dari akses informasi dan transportasi. Hal itu menyebabkan kebutuhan hidup di sana cukup mahal, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana prasarana.


Kondisi tersebut masih diperparah dengan kurangnya dukungan politik, pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses modal.

Hal serupa juga terjadi di daerah perbatasan Indonesai dengan negara tetangga. Lebih parahnya, masyarakat di sana menggantungkan hidup dengan negara lain, baik itu dalam perekonomian maupun kehidupan sosial.

Ketergantungan tersebut tentu tidak baik karena mempertaruhkan jati diri bangsa. Di beberapa daerah, warga di sana lebih fasih menggunakan bahasa negara lain ketimbang Indonesia.

Di wilayah perbatasan juga sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar kawasan lindung dan budi daya, maupun antar kawasan budi daya seperti pertambangan dan kehutanan.



Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, meliputi penetapan dan penegasan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum.

Selanjutnya, pemanfaatan pelayanan lalu lintas batas negara, penataan ruang kawasan perbatasan, peningkatan penyediaan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, dan penguatan kelembagaan di daerah perbatasan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kemensos telah menentukan lokasi prioritas penanganan fakir miskin daerah perbatasan yang tersebar di 13 provinsi dan 41 kabupaten di Indonesia. Melalui program prioritas ini, diharapkan angka kemiskinan pada 2018 mengalami penurunan dibandingkan 2017.



Untuk mewujudkan program tersebut, Dirjend Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos memiliki direktorat khusus, yaitu Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Berbagai pendekatan juga sudah dibuat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua wilayah tersebut, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Sarana Lingkungan (Sarling ) dan Beras Sejahtera (Rastra).



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id