Sidang putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Kamis, 23 Januari 2020. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Sidang putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Kamis, 23 Januari 2020. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Sanksi Ringan kepada Pelajar Malang Diapresiasi

Nasional pembunuhan
Medcom • 24 Januari 2020 16:15
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen Malang yang menjatuhkan sanksi ringan kepada pelajar kelas XII SMA. Terdakwa pembunuh begal itu dijatuhkan hukuman dalam bentuk pembinaan satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam, Wajak, Kabupaten Malang.
 
Sahroni menilai sudah selayaknya kasus pidana yang melibatkan seorang anak mengedepankan pembinaan. Terlebih jika tersangka atau terdakwa berada pada posisi membela diri atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak lain.
 
Ditegaskan Sahroni, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pembegal yang terjadi di Malang itu dilatarbelakangi sikap terdakwa membela kekasihnya yang menjadi korban pembegalan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam posisi tersebut, Sahroni memandang hakim telah berlaku bijaksana lewat keputusannya memvonis terdakwa dengan sanksi pembinaan.
 
"Jelas dalam KUHP disebutkan bahwa penghilangan nyawa seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, kearifan penegak hukum dituntut dalam menilai duduk persoalan yang sesungguhnya. Saya memandang hakim telah menjalankan diskresi atas kewenangannya dengan tepat," jelas Sahroni, Jumat, 24 Januari 2020.
 
Sahroni menyebut vonis ini bisa menjadi yurisprudensi dalam proses penegakan hukum ke depan. Dalam perkara-perkara sejenis, khususnya yang melibatkan anak, ia menyarankan agar lebih mengedepankan rehabilitasi atau pembinaan dibandingkan dengan hukuman kurungan badan sebagai disebutkan dalam KUHP.
 
Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan itu mengatur agar hakim melakukan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
 
"Memang terbilang belum umum diterapkan, namun bisa menjadi bagian dari restoratif justice dalam sistem hukum pidana kita," ucap politisi asal Tanjung Priok itu.
 
Sebagaimana diberitakan, Ketua Hakim Nuny Defiary yang memimpin persidangan kasus pembunuhan begal, menjatuhkan sanksi berupa satu tahun pembinaan di LKSA Darul Aitam Wajak terhadap ZA.
 
Putusan tersebut bertolak belakang dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menuntut terdakwa dengan hukuman seumur hidup.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif